Obsessionnews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto sukses menjalankan tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo sejak dilantik pada Juni 2022. Tiga mandat utama yang berhasil diwujudkan adalah percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia terus dijaga ke depan. Pencapaian yang signifikan terlihat dalam percepatan PTSL di bawah kepemimpinan Menteri Hadi. Sebanyak 110,1 juta bidang tanah telah terdaftar, dan 90,3 juta bidang telah bersertifikat. Hadi optimis bahwa target 120 juta bidang tanah akan tercapai pada 2024, sementara sisanya dikejar pada 2025, sehingga pada akhir 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia memiliki kepastian hukum. Sebanyak 13 Kota/Kabupaten sudah diakui sebagai Kota/Kabupaten Lengkap, termasuk Kota Denpasar, Kota Madiun, dan lainnya. Status ini memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan hak ekonomi rakyat, serta memudahkan pemerintah daerah dalam penataan wilayah, mengurangi sengketa pertanahan, dan mencegah praktik mafia tanah. Program PTSL juga memberikan dampak positif pada ekonomi nasional, dengan pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp5.988 triliun dari berbagai sektor, seperti Hak Tanggungan, BPHTB, PPh, dan PNBP. Menteri Hadi mendorong pemerintah daerah untuk turut serta dalam percepatan pendaftaran tanah dengan membebaskan BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama kali. Hadi juga berhasil menangani masalah tanah ulayat dan tanah masyarakat yang berada pada aset negara, dengan memberikan Hak Pengelolaan bagi Masyarakat Hukum Adat di beberapa daerah. Terhadap masalah penguasaan masyarakat di atas tanah aset negara, Kementerian ATR/BPN menerapkan skema pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Selain itu, Kementerian ATR/BPN telah berhasil menyelamatkan aset tanah senilai lebih dari 13,2 Triliun Rupiah melalui operasi penanggulangan Mafia Tanah. Kesuksesan ini berkat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Menteri Hadi juga menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN terhadap transparansi informasi. Pencapaian ini tercermin dalam predikat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat, diraih selama tiga tahun berturut-turut. Sebagai wujud keterbukaan, Kementerian ATR/BPN menyediakan berbagai kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain menjalankan tugas dari Presiden Jokowi, Menteri Hadi fokus pada pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia melalui transformasi digital. Empat layanan elektronik yang telah diterapkan berhasil mengurangi antrean di kantor pertanahan sebanyak 40%. Selain itu, Sertipikat Tanah Elektronik yang diluncurkan baru-baru ini menandai langkah maju dalam keamanan data tanah dengan penerapan sistem Blockchain. Transformasi digital ini akan diterapkan bertahap, dimulai dari sertipikat aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, hingga masyarakat di 20 kabupaten/kota yang menjadi lokasi Pilot Project. Pencapaian ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong pemerintahan digital atau Digital Melayani. Melalui berbagai inisiatif dan pencapaian yang signifikan, Menteri Hadi Tjahjanto membuktikan keseriusannya dalam menjalankan tugasnya dan memberikan kontribusi positif bagi pertanahan dan tata ruang di Indonesia. (Poy)