Obsessionnews.com - Jaringan Gusdurian menolak konsesi tambang untuk ormas keagamaan. Pemerintah diminta untuk meninjau kembali kebijakan tersebut, terlebih tidak mendapat dukungan dari semua ormas. Pokja Keadilan Ekologi Jaringan Gusdurian, Inayah Wahid menyebutkan, pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan berisiko. Malahan bisa menciptakan ketegangan, apabila terjadi ketegangan pada tingkat lokal.   Baca juga:Salah Besar, Berikan Konsesi Izin Tambang kepada Ormas   "Kebijakan pemerintah untuk memberi izin pada ormas keagamaan bertentangan dengan UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa izin hanya dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang," kata Inayah, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (12/6). Sikap ormas-ormas keagamaan sejauh ini terbelah ada yang mendukung kebijakan tersebut, ada pula yang menolak. PBNU, Persis dan PHDI mendukun. Sementara Muhammadiyah, PGI, dan KWI menolak.   Baca juga:Teken Beleid Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Jokowi Dapat Dimakzulkan?   Inayah menilai ormas keagamaan berwatak sebagai penjaga moral dan etika bangsa, dan menjadi garda terdepan untuk mengingatkan pemerintah untuk mengambil kebijakan berbasis etik. Terdapat enam poin sikap Gusdurian terkait konsesi tambang untuk ormas keagamaan. Selain mengingatkan fungsi dan peran ormas keagamaan, Gusdurian meminta pemerintah tegas melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, dan meminta masyarakat untuk terus mengeritisi kebijakan pemerintah dan memastikan, penyelenggara negaraa sesuai dengan konstitusi. (Erwin)