Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kesal terhadap adanya tudingan kalau DPR selalu disalahkan dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal menurutnya, revisi tersebut merupakan usulan dari pemerintah.
“Kok DPR terus yang disalahin? Revisi UU KPK itu kami udah agak diem. Yang mengungkit kan pemerintah. Pemerintah yang pengin, jangan lempar bola ke DPR,” kata Fahri, di DPR, Senayan, Selasa (2/2/2016).
Menurut Fahri, DPR sifatnya hanya mengawasi revisi UU tersebut sampai selesai. Untuk itu, ia meminta pemerintah konsisten dalam mendukung revisi tersebut, jangan hanya cuci tangan. “Jokowi dan kawan-kawan jangan seperti pegang bara panas. Karena, korupsi masalah besar,” geramnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyarankan, pemerintah harus melakukan komunikasi dan masukan dari berbagai pihak terkait revisi UU KPK tersebut. Hal ini untuk menghindari stigma buruk dari masyarakat atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“Jadi, semua lembaga harus sepakat,” tuturnya.
Dalam rapat Badan Legislasi Senin kemarin, anggota Fraksi PDIP, Risa Mariska dan Ichsan Soelistio mengusulkan,agar dibentuk dewan pengawas KPK, kemudian diberlakunya SP3, dan tidak dibolehkannya penyidik KPK dari independen.
Meski revisi UU KPK sudah masuk dalam program Legislasi nasional 2016. Namun, point-point dalam pasal yang akan direvisi bisa saja berubah, tergantung masukan dari para ahli, dan juga pihak-pihak terkait. (Albar)
