Jakarta, Obsessionnews – Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto di Istana Bogor Kamis 29 Januari 2015 dipandang oleh oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai hal yang biasa dalam dunia demokrasi. Meski menurut Politisi PKS ini, Prabowo bersama Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai mantan rival Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, kini memposisikan sebagai pihak oposisi yang berada di luar pemerintah.
Namun kata Fahri, kondisi ini bukan berarti Prabowo atau KMP tidak boleh ikut memberikan masukan atau kritikan kepada pemerintah mengenai berbagai persoalan negara. Terlebih saat ini dengan adanya ketegangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua pihak sudah meminta kepada Presiden untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.
“Setelah Presiden dilantik, kita jalankan fungsi kita di luar pemerintah dengan melakukan kritik untuk kepentingan nasional yang sifatnya membangun,” kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Senin (2/2/2015).
Kondisi ini menurut Fahri, yang tengah dilakukan oleh Prabowo dengan melakukan komunikasi politik terhada Presiden. Langkah ini juga sekaligus menepis anggapan masyarakat jika Prabowo tidak selamanya menjadi rival abadi Jokowi. Kalau itu menyangkut persoalan negara, Prabowo juga akan bersama dengan pemerintah untuk saling membantu.
”Jadi, Prabowo mulai melakukan tradisi itu di tengah keraguan akibat terlalu banyak dikampanyekan negatif oleh orang, seolah tidak akan melakukan kompromi dengan Presiden terpilih,” ungkapnya.
Meski demikian, Fahri enggan menyebut Presiden Jokowi sebenarnya tengah meminta dukungan kepada KMP untuk membantu menyelesaikan kasus Polri vs KPK dengan mencoba keluar dari pengaruh atau tekanan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terutama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). “Itu jangan kita bicarakan, karena harus kita hindari supaya tidak tambah kacau suasana,” jelasnya.
Berbeda dengan Fahri, banyak pengamat politik justru menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo akan berimplikasi terhadap dinamika politik nasional, khususnya menyangkut keberlangsungan partai di KIH. Jika memang benar KMP siap mendukung keputusan Presiden terkait pemilihan calon Kapolri, maka akan menjadi ancaman bagi PDI-P. (Albar)
