Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, pemberhentian kasus atau deponering mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW) yang diminta oleh Jaksa Agung ke Komisi III DPR merupakan tindakan yang berlebihan.
Menurutnya, deponering akan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sekaligus kata dia, sama saja meremehkan kinerja Kepolisian selama ini.
“Kalau kemudian dilakukan deponering, berarti apa yang jadi kerja polisi selama ini dianulir, dan ini saya kira akan menimbulkan demoralisasi di kalangan Polisi,” kata Fadli di DPR, Selasa (16/2/2016)
Fadli mengakui, memang banyak desakan dari masyarakat yang meminta kasus Abraham Samad dan BW dihentikan. Umumnya masyarakat menilai pengusutan kasus mereka bentuk dari kriminalisasi terhadap KPK. Namun, kata Fadli semua harus dibuktikan di pengadilan.
”Hukum ini harus ditegakkan, apapun hasilnya. Dan memang tidak boleh ada kriminalisasi,” jelasnya.
Karena itu Politisi Partai Gerindra ini meminta kasus ini tetap dilanjutkan. Jangan sampai deponering hanya untuk pencitraan yang muatanya lebih politis.
“Jangan hanya kasus ini politis, kemudian karena mungkin untuk kepentingan pencitraan, kemudian mengorbankan penegakan hukum. Hukum tetap harus ditegakkan, apapun ceritanya,” tuturnya. (Albar)
