Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR Fadli Zon masih belum percaya ada politisi senayan yang berani mencatut nama Presiden Joko Widodo kepada Freeport, seperti yang disampaikan oleh Menteri ESDM, Sudirman Sahid.
Justru Fadli menuding balik, selama ini perpanjangan kontrak Freeport selalu dimainkan oleh Kementerian ESDM. Karena kementerian ini yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah PT Freeport akan diperpanjang kontraknya atau diberhentikan.
“Perlu dicatat bahwa selama ini Kementerian ESDM lah yang memberikan banyak keleluasaan pada Freeport. PT Freeport adalah perusahaan asing yang bekerja di Indonesia,” ujar Fadli di DPR, Senin (16/11/2015).
Kontrak Freeport akan berakhir 2021 dan menurut ketentuan pembicaraan tentang perpanjangan kontrak itu baru dilakukan 2 tahun sebelumnya. Karena itu, Fadli tidak yakin politisi Senayan, sejak dini sudah berupaya melakukan lobi dengan Freeport agar diperpanjang kontraknya.
“Artinya baru tahun 2019. Sekarang ini 2015, masih panjang ceritanya,” tuturnya.
Selain itu, kata Fadli dalam Undang-Undang diwajibkan ekspor Freeport harus mempunyai smelter, tidak boleh bahan bakunya. ”Seperti kita ketahui justru kementerian ESDM itu memberikan keleluasaan pada Freeport untuk mengekspor, padahal belum ada smelter,” kata Fadli menerangkan.
“jadi ini justru pelanggaran terhadap undang-undang apa yang dilakukan Sudirman Said terhadap Freeport.” imbuhnya.
Politisi Partai Gerindra ini menduga, polemik seputar politisi pencatut nama Presiden yang masih ditutupi oleh Sudirman ini hanya untuk pengalihan isu saja atas kinerjanya yang belum memperlihatkan hasil maksimal. (Albar)
