Sabtu, 22 Januari 22

Dua Pimpinan KY Jadi Tersangka, Hakim Sarpin Senang

Dua Pimpinan KY Jadi Tersangka, Hakim Sarpin Senang

Jakarta, Obsessionnews – Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi atas dua pimpinan Komisi Yudisial (KY) masih terus bergulir.

Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) menyampaikan, sejak laporan tersebut dilakukan Sarpin sekira tiga bulan lalu pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya menetapkan dua komisioner KY yakni Suparman Marzuki dan Taufikurrahman Syahuri sebagai tersangka.

“Awalnya, alat bukti belum cukup, beberapa saat yang lalu keterangan saksi ahli bahasa dan hukum, alat bukti baru sudah terpenuhi, ada unsur pidananya dan prosesnya ditingkatkan menjadi penyidikan,” ujar Buwas di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2015).

Buwas juga menampik adanya upaya kriminalisasi terhadap dua komisioner KY dari kasus tersebut. Menurutnya, semua pihak perlu menahan diri dan tak mudah menghubungkan sesuatu yang belum pasti.

“Tidak, jangan dihubungkan dengan itu, tidak ada kriminalisasi apalagi rekayasa. Kami profesional, ditindaklanjuti berdasarkan laporan, kalaupun itu pejabat, itu kita kesampingkan jabatannya, karena dihukum ini sama terhadap siapa pun,” jelasnya.

Buwas juga enggan mengomentari soal adanya mediasi antara Sarpin dengan Komisioner KY, setelah penetapan status tersangka tersebut.”Kami hanya dalam rangka penegakkan hukum, yang penting bagi kami adalah proses penyidikan,” pungkasnya

Sementara itu, Hakim Sarpin Rizaldi mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang menjerat dua komisioner KY Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahuri sebagai tersangka pencemaran nama baik. Menurutnya, langkah itu sudah sesuai dengan prosedur hukum.

Hal ini disampaikan oleh pengacara Sarpin, Hotma Sitompoel, di tempat yang berbeda. “Kami mengapresiasi tindakan kepolisian, khususnya Bareskrim Mabes Polri, yang telah menegakkan hukum sesuai prosedur yang berlaku, tanpa pandang bulu,” katanya.

Hotma mengatakan, penetapan tersangka terhadap Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman adalah dalam kapasitas mereka sebagai pribadi. Keduanya dianggap mengomentari putusan Sarpin secara pribadi tanpa melewati mekanisme pengawasan yang berlaku di KY.

Seharusnya, lanjut dia, bila ada laporan tentang perilaku dan kode etik hakim yang menjadi wewenang KY. Lalu KY seharusnya menerima laporan, memeriksa termasuk di dalamnya memanggil terlapor dan saksi-saksi.

“Baru kemudian mengusulkan keputusan rapat lengkap Komisi Yudisial dan mengumumkannya kepada publik,” jelasnya.

Hotma menambahkan, dalam kasus hakim Sarpin ini, kedua komisioner KY itu belum melakukan mekanisme tersebut sebelum berkomentar.

“Bahkan, sebelum persidangan praperadilan yang diperiksa oleh hakim Sarpin dimulai, sudah mengeluarkan komentar-komentar, yang diduga memenuhi unsur pidana,” katanya.

Sekedar diketahui, dalam kasus ini dua pimpinan KY Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman dijerat oleh Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik hakim Sarpin terkait putusan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan.

Sarpin menganggap penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Setelah bebas dari status tersangka, Budi Gunawan ditunjuk menjadi Wakil Kepala Polri.

Dalam pengaduannya, Sarpin keberatan dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Taufiqurahman dan Suparman di media massa, baik cetak maupun elektronik. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.