Surabaya, Obsessionnews – DPRD Jawa Timur menolak kebijakan pemerintah pusat yang menerbitkan ijin impor sapi tahun 2015 sebanyak 375 ekor sapi. Alasannya, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penghasil ternak sapi di Indonesia.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika mengatakan bahwa keputusan pemerintah pusat menggelontor impor ternak sapi itu sungguh sebuah ironi. Bahkan menunjukkan kalau pemerintah pusat tidak berpihak pada peternak lokal.
“Jokowi pernah berjanji stop impor sapi demi kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi saat telah memimpin. Presiden Jokowi telah melupakan semua janjinya, bahkan malah membuka lebar kran impor, belum satu tahun saja impor sapi sudah mencapai 375 ribu ekor sapi,” tegas Pranaya Yudha, Rabu (19/8/2015).
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan ijin impor sapi pada catur wulan I tahun 2015 sebanyak 75 ribu ekor sapi, kemudian pada catur wulan II sebanyak 250 ribu ekor sapi, dan khusus di bulan Agustus ini akan didatangkan sapi impor sebanyak 50 ribu sapi.
Menurut politisi asal Fraksi Partai Golkar, terlepas dari kenyataan kebijakan pemerintah pusat kurang berpihak pada peternak dalam negeri, maka Komisi B DPRD Jatim akan tetap berjuang melindungi para peternak lokal di Jatim dengan cara menolak sapi impor masuk ke Jatim.
Karena itu, pihaknya berharap Gubernur dan instansi terkait di Jatim supaya memperketat semua pintu masuk sapi impor ke Jatim, yang bisa berdampak turunnya harga sapi lokal seperti yang terjadi beberapa tahun lalu hingga Rp.9-10 juta per ekor dari yang mestinya 15 juta per ekor.
“Kami tidak akan memberikan ijin masuknya sapi impor. Selain itu, kami akan menyampaikan penolakan Jatim terhadap import sapi dan menolak pelabuhan di Jatim dijadikan pintu masuk sapi impor ke Indonesia,” pungkas politisi asal Surabaya ini. (GA Semeru)
