Rabu, 3 Juni 20

DPR Bahas Omnibus Law, Bisa Memancing Amuk Massa

DPR Bahas Omnibus Law, Bisa Memancing Amuk Massa
* Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono.

Jakarta –  DPR RI diingatkan agar jangan menambah bara kemarahan masyarakat (amuk massa) dengan nekat membahas UU Omnibus Law ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di tengah kondisi semakin mengganasnya penyebaran virus Corona (Covid-19) sekarang ini.

“Tolong para anggota Dewan yang katanya terhormat, kalian sadar lah. Ini saatnya bukan untuk membahas UU Omnibus Law yang buat cilaka masyarakat,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, Jumat (3/4/2020).

“Tolong kalian fokus dulu bagaimana DPR berperan dalam mengatasi Covid-19 yang makin mengancam jiwa masyarakat,” tambahnya.

Oleh karena, lanjut Arief, sebaiknya Polisi atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) segera membubarkan pembahasan UU Omnibus Law. Karena bisa berdampak makin meluasnya Covid 19 sebabkan sudah ada anggota DPR yang kena Covid 19 dan meninggal dunia.

Apalagi, tandas Arief, selama januari banyak anggota DPR yang kunker ke Luar negeri sebagai penyebab utamanya Covid 19 itu kan dari masyarakat yang berpergian ke Luar negeri.

“Nah, saya serukan pada seluruh kawan kawan buruh untuk turun dan bubarkan pembahasan UU Omnibus Law. Yang akan membuat tambah miskin kaum buruh!” seru pentolan Partai Gerindra.

Sebab akibat Covid 19 saja, jelasnya, akan banyak perusahaan perusahaan tutup karena nilai Kurs Rupiah yang makin ancoorr.  Belumlagi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat Covid 19 syukur syukur bisa nyampe 3 persenan.

‘Nah, sadarlah kalian para anggota DPR RI yang terhormat, negara lagi dalam keadaan darurat. Kita tidak tahu sampai kapan Covid-19 berlalu. Jangan tambah runyam di masyarakat!” serunya pula.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo konsisten dengan PSBB dan perintah kerja di rumah terkait Covid-19. “DPR harus menunda dan bila perlu membatalkan Omnibus Law yang sudah tidak relevan lagi pasca kehancuran ekonomi di era Jokowi akibat Covid 19,” tuturnya.

“Percaya deh, selama 3 tahun tidak akan ada investasi LN yang mau masuk ke Indonesia, akibat Covid-19,” ujarnya mengingatkan. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.