Sabtu, 4 April 20

DKPP Harus Jadi Contoh Negara Luar Soal Peradilan Kode Etik

DKPP Harus Jadi Contoh Negara Luar Soal Peradilan Kode Etik
* Anggota DPD RI Jimly Asshiddique. (Foto: Dok DKPP)

Jakarta, Obsessionnews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat Koordinasi Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019 di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2019).

Dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI Jimly Asshiddique menyebutkan, DKPP musti menjadi contoh luar negeri sebagai lembaga pelopor dalam hal peradilan kode etik.

“Kenapa harus kita mencontek terus dari luar negeri? Kenapa harus ada di luar negeri dulu baru kita ikuti, Kita negara besar, negara lain juga bisa mencontek kita. Kita harus mulai memberi harga kepada diri kita sendiri,” ujar Jimly.

Menurutnya, DKPP merupakan satu-satunya lembaga penegak kode etik di dunia yang membuka setiap persidangannya secara terbuka dan transparan.

“Hal ini yang membedakan dengan lembaga penegak kode etik di Amerika Serikat atau Eropa,” ungkap mantan Ketua DKPP itu.

Di Amerika Serikat dan Eropa, etika dipandang sebagai hal privat sehingga setiap sidangnya dilaksanakan secara tertutup. Namun, menurut Jimly, sidang kode etik DKPP harus terbuka karena menyidangkan pejabat publik.

“Jadi cara berpikir penegakan kode etik sekarang, harus dikelola seperti badan peradilan. Di seluruh dunia belum ada, kita yang pertama,” jelasnya.

Jimly menambahkan, transparansi ini pun dianggap hal positif dan membuah lembaga negara lain meniru cara kerja DKPP. “Malah sekarang ditiru DPR dalam UU MD3, dulu badan kehormatan, sekarang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD, red.), itu mencontoh kita (DKPP),” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada awal berdirinya MKD, Ketua MKD pernah berkonsultasi kepadanya tentang teknis sidang yang dilakukan MKD. Meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan, namun ia memakluminya.

“Saya bilang, yang penting UU sudah menyebut itu Mahkamah, itu pengadilan,” tegas Jimly.

Jimly berpendapat penegakan kode etik yang dilakukan DKPP memiliki kontribusi terhadap kualitas etika demokrasi Indonesia sehingga akan berujung pada meningkatnya kualitas demokrasi secara menyeluruh.

Seperti diketahui, Rakornas TPD) dan Penyampaian Lapkin DKPP 2019 dihadiri oleh ratusan TPD dari 34 Provinsi Indonesia. Selain ceramah umum yang diisi Jimly, kegiatan ini juga diisi oleh peluncuran empat buku yang ditulis oleh Anggota DKPP. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.