Minggu, 5 Februari 23

Diduga Disadap, SBY Naik Pitam

Diduga Disadap, SBY Naik Pitam
* Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto: Twitter @PDemokrat).

Jakarta, Obsessionnews.com – Soal dugaan penyadapan pembicaraan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin berbuntut panjang. Isu penyadapan tersebut disinggung dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada Selasa (31/1/2017).

SBY mencurigai percakapan dirinya dengan Ma’ruf Amin telah disadap. Dugaan penyadapan menyeruak setelah muncul pertanyaan soal bagaimana Ahok bisa mengetahui percakapan itu. Menurut SBY, tindakan itu ilegal berdasarkan hukum Indonesia.

Pada tahun 2013, terungkap praktik penyadapan oleh badan intel Australia terhadap telepon seluler SBY. Perkara ini diketahui setelah muncul bocoran dokumen rahasia badan intelijen Amerika Serikat, NSA, yang dibeberkan Edward Snowden kepada media.

Menurut dokumen yang diperoleh media ABC dan The Guardian saat itu, intelijen Australia setidaknya pernah sekali mencoba membobol ponsel SBY dan memantau aktivitasnya melalui ponsel tersebut selama 15 hari pada Agustus 2009.

Tidak hanya SBY, intel Australia juga menyadap telepon orang-orang di ring 1 istana, termasuk Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono. Ada delapan pejabat tinggi lainnya yang juga disadap, yakni Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani Indrawati, Widodo AS, dan Sofyan Djalil.

Tidak hanya menyadap. Menurut dokumen NSA, Kedutaan Besar Australia di Jakarta memiliki pos penyadapan sendiri. Hal ini membuat SBY murka.

SBY langsung memanggil duta besar Indonesia untuk Australia untuk pulang ke tanah air. SBY juga memerintahkan peninjauan ulang hubungan kedua negara. Langkah ini mengganggu kerja sama Indonesia-Australia di berbagai bidang, termasuk di sektor keamanan dan pendidikan.

Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott saat itu menolak meminta maaf, menjadikan situasi semakin runyam. Abbott beralasan tindakan itu dilakukan oleh semua negara. Lagipula kata Abbott, penyadapan juga menguntungkan negara-negara sekutu Australia, salah satunya Amerika Serikat.

Normalisasi dilakukan setelah Australia berjanji tidak akan lagi memata-matai aktivitas pemimpin Indonesia yang bisa merusak hubungan kedua negara. Selain itu, kedua negara sepakat membentuk jalur hotline antar menteri luar negeri untuk langsung membahas jika ada gesekan lagi.

Ternyata hal tersebut terulang kembali. Kali ini dugaan penyadapan itu berawal dari persidangan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Dalam persidangan tersebut nama SBY disebut-sebut terkait percakapannya dengan Ma’ruf. Dugaan penyadapan itu menyeruak setelah muncul pertanyaan soal bagaimana Ahok bisa mengetahui percakapan itu.

Menanggapi hal itu, akhirnya SBY pun angkat bicara dalam konfrensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu  (1/2/2017) sore.

“Saya kira semua mengikuti, dalam sebuah persidangan, dikatakan, ada rekaman,atau transkrip ataupun percakapan saya dengan KH Maruf Amin. Begitu intinya,” ujar SBY kepada wartawan.

Mendengar permasalahan tersebut SBY ingin menyoroti masalah itu. Karena kalau betul percakapannya dengan Ma’ruf Amin, atau percakapan siapa pun dengan siapa disadap, tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan, dan hal-hal yang dibenarkan UU, namanya itu penyadapan ilegal.

“Kalau yang disadap itu percakapan telepon, bunyinya menjadi illegal telephone tapping. Nah kalau penyadapan itu punya motif politik, maka istilahnya menjadi political spying,” ungkapnya.

Karena negara Indonesia mempunyai perangkat UU, yaitu UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  UU itu pertama kali terbit di era pemerintahan SBY pada tahun  2008. Kemudian diperbaharui di era Presiden Jokowi pada tahun 2016. Di situ ada pasal-pasal yang melarang seseorang atau pihak manapun melakukan penyadapan ilegal.

“Salah satunya saya bacakan, Ini pasal 31: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau  penyadapan atas informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta,” baca SBY didepan para awak media.

Akibat dari dugaan penyadapan yang dilakukan oleh pihak Ahok itu, membuat SBY naik pitam. Sehingga dia harus menggelar konferensi pers di kantornya.“Saya bermohon sebagai warga negara biasa, kalau memang pembicaraan saya, kapan pun, kalian sebut kemarin, pembicaraan saya dengan Pak Ma’ruf Amin itu disadap, ada rekamannya, ada transkripnya,” katanya.

SBY juga berharap pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menegakkan hukum sesuai UU ITE tadi. “Saya hanya mohon, sebagai rakyat biasa, mendapatkan keadilan dan tegaknya hukum,” pintanya.

Dan sejak mengeluarkan pernyataan sikap tersebut  SBY akan mengikuti apa respons dari penegak hukum. Karena ini bukan delik aduan, tidak perlu Polri menunggu aduan dari dirinya.

“Sekali lagi ini bukan delik aduan. Equality  before the law. Persamaan dalam hukum itu adalah hak konstitusional setiap orang. Semangat dan jiwa UUD 1945 juga seperti itu,” tegas SBY.

Dia juga memohon agar transkrip pembicaran dirinya dengan Ma’ruf yang katanya dimiliki oleh pihak Ahok sendiri atau tim pengacaranya, juga  bisa didapatkan. Sebab, SBY khawatir kalau tidak dapat, sangat bisa transkrip itu ditambah atau dikurangi percakapannya. Sangat mungkin kalau sudah menjadi transkrip itu bisa ada tambah kurang yang tentu akan mengubah dari isinya seperti apa.  “Saya sungguh ingin mendapatkan transkrip itu,” pungkasnya. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.