Sabtu, 19 Oktober 19

Dewi Tenty Septi Artiany Dorong Merek Kolektif untuk Koperasi

Dewi Tenty Septi Artiany Dorong Merek Kolektif untuk Koperasi
* Notaris dan pemerhati koperasi Dewi Tenty Septi Artiany. (Foto: Fikar Azmy)

Dia bercita-cita agar koperasi bisa lebih berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Koperasi perlu ditantang melakukan rebranding, untuk menghapus stigma negatif.

Lebih tertarik kepada hukum tata negara yang sifatnya mengkritisi suatu kebijakan, Dewi Tenty Septi Artiany awalnya enggan menjadi notaris. Namun atas desakan sang ayah, dia pun akhirnya tergerak menggeluti bidang tersebut setelah lulus dari FH Unpad kemudian melanjutkan pendidikan spesialisasi kenotariatan di Universitas Indonesia (UI).

Setelah menjalani profesi tersebut, dia menyadari bahwa anggapannya selama ini salah, banyak yang harus dipersiapakan dalam pekerjaan seorang notaris.

Di sela kesibukannya berpraktik sebagai notaris, Dewi memperdalam pemahamannya akan hokum bisnis di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan hukum bisnis pada 2013. Dan tahun ini dia akhirnya mendapatkan gelar doktor dari almamaternya di Bandung dengan kajian utama tentang merek kolektif untuk koperasi produksi.

Di kalangan praktisi kenotariatan, ibu lima anak ini dikenal sebagai sosok yang peduli pada pengembangan koperasi dan UMKM. Dia mulai bersinggungan dengan koperasi pada 2004, ketika notaris mulai dilibatkan membuat akta koperasi.

“Saya mulai ingin tahu, kenapa koperasi ini seperti barang yang ditinggalkan. Kemudian saya juga melihat, banyak sekali orang, bukan tidak mau, tapi sedikit berpaling dari koperasi ini,” imbuhnya.

Keingintahuannya semakin membuncah kenapa koperasi tidak dianggap menarik, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan notaries sendiri. Sebagai sebuah badan usaha, paradigm koperasi selalu diidentikkan dengan kalangan ekonomi lapisan bawah.

Dari mulai tahu, lebih ingin tahu, kemudian timbul rasa sayang, begitulah tahapan Dewi jatuh cinta pada koperasi. Saat mengambil S2 di UGM penelitiannya membahas tentang pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam, karena rasa khawatir akan maraknya bank gelap berkedok koperasi. Ketika melanjutkan ke S3, dia meneruskan penelitian terhadap merek kolektif untuk koperasi produksi.

Sejak itu dia bercita-cita agar koperasi bisa lebih berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Koperasi perlu ditantang melakukan rebranding, untuk menghapus stigma negatif. Langkah ini pun ditujukan untuk menghapus imej koperasi itu untuk orang tua, sehingga tidak menarik generasi muda. Padahal apa pun kegiatan usahanya bisa dilakukan melalui koperasi.

Koperasi sejatinya adalah badan usaha yang melibatkan masyarakat banyak, salah satu contohnya adalah koperasi produksi. Daripada mereka berkompetisi sendiri, mengapa tidak bergabung dalam koperasi produksi yang mempergunakan merek kolektif, yaitu merek bersama.

Dua tahun terakhir Dewi aktif mengampanyekan penggunaan merek kolektif sebagai langkah mengembangkan koperasi. Merek bukan sekadar logo atau nama perusahaan, melainkan imej atau persepsi seseorang tentang produk atau perusahaan. Merek yang kuat tidak hanya dapat menciptakan kesadaran, tetapi juga memberikan jaminan kualitas barang serta berfungsi sebagai sarana promosi.

“Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan peniruan-peniruan. Selain itu, merek kolektif bisa meringankan biaya, memproteksi produk, sehingga mereka tidak bersaing sendiri-sendiri,” urai Dewi tentang keuntungan mendaftarkan merek kolektif.

Para produsen dapat bersama-sama menghadapi saingan dari luar. Seperti yang terjadi di Jatiwangi, Majalengka, yang memproduksi genteng dengan merek kolektif. Dengan pendaftaran merek tersebut, setidaknya para pelaku usaha, dalam hal ini UMKM dapat menghindari praktik pelanggaran merek melalui passing off. Penggunaan merek yang mirip dengan merek lain untuk menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat.

Sayangnya, menurut Dewi, pendaftaran merek kolektif masih mengalami kendala sampai saat ini, yaitu tarif cukup mahal dan prosesnya yang memakan waktu. Dia mengharapkan pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang lebih memudahkan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. (Nur Asiah) 

Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Women’s Obsession Edisi Agustus 2019 dengan tema “17 Perempuan Tangguh 2019”

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.