Jakarta, Obsessionnews – Buntut padamnya listrik di Pulau Nias, Sumatera Utara, kemarin, Dirut PLN harus bertanggungjawab. Selain masyarakat dirugikan, juga berpotensi menimbulkan konflik.
“Kasus pemutusan listrik yang menurut PLN dilakukan sepihak oleh pihak American Power Rental atau APR adalah murni menunjukkan ketidak mampuan jajaran direksi PLN mengantisipasi situasi terburuk dan harus di dipertanggungjawabkan dengan tindakan profesionalisme,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, dalam siaran pers yang diterima obsessionnews.com, Selasa (5/4).
Baca juga:
Khawatir Listrik Padam, Kepsek Surati PLN
Usai Didemo, Listrik IGN Diputus PLN
Dirut PLN Akui Infrastruktur Listrik Terhambat
Menurut Ferdinand, Dirut PLN harus mundur karena tidak mampu menyelesaikan masalah yang berlarut larut antara PLN dengan APR.
“Ini bukan masalah yang tiba tiba ada, tapi masalah lama tapi ternyata Dirut PLN Sofyan Baasir tidak mampu menyelesaikannya. Sebaiknya Sofyan Baasir segera meletakkan jabatannya. Jangan lagi negara ini diurus oleh orang yang tidak profesional,” tegasnya.
Dia juga menilai, yang dilakulan APR masuk kategori keterlaluan dan semena mena. Masalah pembayaran yang tertunggak mestinya tidak dijawab dengan pemutusan aliran listrik, mestinya APR harus berpikir dampak dari perbuatannya kepada rakyat banyak.
“Kami mendesak PLN segera menuntut APR secara perdata atas kerugian yang pasti timbul akibat sikap APR. Perbuatan tidak menghargai negara ini harus diganjar dengan sikap tegas dan keras dari pemerintah atau PLN. Tuntut APR atas pelanggaran kontrak,” tambahnya.
Untuk mengatasi pemadaman yang terjadi, tambahnya, PLN senaiknya segera menggeser pembangkit diesel lain atau MVPP yang disewa ke arah Sumut dan Nias. (rez)@reza_indrayana
