Jumat, 18 September 20

Bukan Tunda, Syarief Hasan Keukeuh Minta RUU HIP Dibatalkan

Bukan Tunda, Syarief Hasan Keukeuh Minta RUU HIP Dibatalkan
* Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: Tribunnews)

Jakarta, Obsessionnews.com — Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta DPR dan Pemerintah untuk membatalkan usulan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), bukan sekedar menunda. Ia menilai RUU ini memiliki banyak masalah, baik secara formil maupun materil yang tertuang dalam muatan yang terkesan tendensius dan dapat mendegradasi nilai-nilai Pancasila.

Seperti diketahui, Pemerintah tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Pembahasan RUU HIP dan menyatakan permohonan penundaan pembahasan RUU HIP. Sikap Syarief jelas menolak. Langkah tegas ini juga menunjukkan konsistensinya  sejak tanggal 29 Mei 2020 lalu. Menurut dia, penundaan ini hanya akan membuat tenang sementara dan masih berpotensi untuk dilanjutkan kembali.

“Tidak ada tawar menawar. RUU HIP harus dibatalkan bukan ditunda berdasarkan analisis yang menunjukkan RUU ini bermasalah dari awal sampai akhir muatannya,” ujar Syarief, Senin (22/6/2020).

Syarief Hasan justru mempertanyakan langkah pemerintah dan DPR RI yang hanya akan menunda RUU HIP. Padahal berbagai organisasi kemasyarakat dengan basis pendukung besar seperti MUI, NU, Muhammadiyah, sampai Forkom Purnawiran TNI Polri dan organisasi masyarakat lainnya juga tegas menolak dan menginginkan pembatalan.

Selain bermasalah dari aspek formil maupun materil, RUU HIP sudah sangat jelas menyimpang dari Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Prinsip dasar Pancasila dalam RUU HIP tidak disebutkan secara utuh, dikaburkan  dan berbeda secara tekstual dengan Pembukaan UUD NRI 1945.

“RUU Haluan Ideologi Pancasila memiliki banyak masalah, baik secara formil maupun materil. Sehingga, saya menolak dengan tegas RUU HIP dan minta DPR RI membatalkan agendanya di prolegnas 2020. Pancasila sudah final dan clear disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan telah dijabarkan di dalam batang tubuh UUD NRI 1945,” kata Syarief Hasan.

Ia menegaskan bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila ketika diundangkan hanya akan menurunkan derajat Pancasila. Sebab, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang berada di bawah UUD NRI 1945 dan TAP MPR/MPRS yang masih berlaku.

Padahal, Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang harusnya berada di urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

“Berbagai muatan pun menunjukkan adanya rencana tersembunyi untuk mereduksi dan mendistorsi Pancasila. Karena muatan bermasalah ini maka kami sejak  tgl 29 Mei, 1 dan 16 Juni 2020 menyerukan penolakan terhadap RUU HIP,” papar Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan kepada Pemerintah, para pengambil kebijakan, dan seluruh rakyat agar menjaga Pancasila dengan berpedoman pada Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Langkah ini juga didukung oleh Putusan MK Nomor 59/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD NRI 1945 dan tidak terdapat ruang secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara dan menurunkan derajatnya melalui UU.

“RUU HIP sangat jelas telah mengubah secara tekstual maupun makna Pancasila, sehingga harus ditolak secara keseluruhan,” tandasnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.