Sabtu, 3 Desember 22

BPOM Digugat Keluarga Korban Kasus Gagal Ginjal Akut

BPOM Digugat Keluarga Korban Kasus Gagal Ginjal Akut
* Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Foto: BPOM)

Obsessionnews.com – Sejumlah pihak melayangkan gugatan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas kasus gagal ginjal akut yang mengakibatkan 199 anak meninggal.

Komunitas Konsumen Indonesia misalnya menilai BPOM lalai lantaran tidak melakukan pengawasan secara ketat sehingga ‘kecolongan’ obat yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol.

Ada pula yang menamakan diri Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).

Kelompok yang terdiri dari 42 orangtua ini menggugat tujuh pihak: tiga perusahaan farmasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta BPOM.

Gugatan class action pertama berasal dari Komunitas Konsumen Indonesia. Ketuanya, David Tobing mengatakan landasan tuntutan tersebut karena BPOM dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yakni azas keterbukaan dan profesionalitas.

Dalam hal keterbukaan, katanya, BPOM dinilai tidak cermat dalam mengumumkan daftar obat sirup yang tercemar EG/DEG.

Ia merujuk pada merujuk pada pengumuman tertanggal 19 Oktober 2022 yang menyebutkan ada lima obat sirup yang memiliki kandungan berbahaya.

Tapi dua hari setelahnya, BPOM merevisi pernyataannya kalau ada dua obat sirup yang dinyatakan tidak tercemar.

Lalu pada 22 Oktober 2022 badan ini kembali mengumumkan ada 133 obat sirup yang dinyatakan tidak tercemar EG/DEG. Namun tanggal 27 Oktober 2022 BPOM menambahkan 65 obat tambahan yang juga dinyatakan tidak mengandung cemaran berbahaya.

“Di tanggal 6 November 2022, justru malah dari 198 obat sirup, 14 obat dinyatakan tercemar EG/DEG,” jelasnya.

Menurut dia, perubahan temuan seperti itu menunjukkan konsumen dan masyarakat seperti dipermainkan dan adanya potensi kebohongan publik.

BPOM dituding tidak melakukan pengawasan ‘post-market’
Sedangkan dalam hal profesionalitas, BPOM disebutnya tidak melakukan kewajibannya dalam hal pengawasan.

Yakni melakukan pengujian laboratorium seluruh obat sirup yang telah memiliki izin edar.

“Ini yang menurut saya BPOM melanggar azas-azas pemerintahan yang baik. Karena ada obat sirup yang ditarik padahal punya izin edar, artinya sebelumnya dinyatakan aman oleh BPOM.

“Hal ini kan menunjukkan sekali kalau BPOM tidak melakukan kewajiban hukum dalam pengawasan pre-market dan post-market,” tegas David Tobing.

Untuk diketahui, pre-market merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat. Tahapan yang dilakukan antara lain: sertifikasi, registrasi dan distribusi produk.

Pre-market di antaranya dilakukan saat pelaku usaha mengurus pendaftaran di BPOM.

Sedangkan post-market adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk beredar di masyarakat. Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan inspeksi ke pasar, supermarket maupun toko retail lainnya untuk mengambil sampel poduk yang dicurigai berbahaya dan kemudian dujikan ke laboratorium.

Bagi David Tobing, kalau betul BPOM telah melakukan pengawasan post-market maka kasus gagal ginjal akut tidak akan terjadi.

“Badan publik seperti BPOM seharusnya melakukan tugas dan wewenang untuk menguji sendiri bukan diserahkan ke industri farmasi.”

“Jadi selama obat-obat itu belum memenuhi uji laboratorium di BPOM, saya menilai belum aman.”

Putusan seperti apa yang diharapkan?
Gugatan dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT tersebut sedang dalam tahap perbaikan administrasi. Dia memperkirakan sidang akan dimulai bulan depan.

Di gugatan itu pula Komunitas Konsumen Indonesia meminta majelis hakim agar menyatakan BPOM terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Kedua, menghukum BPOM untuk melakukan pengujian terhadap seluruh obat sirup yang telah diberikan izin edar. Terakhir, menghukum BPOM untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.

Gugatan secara perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini didaftarkan pada 11 November 2022.

Gugatan ‘class action’ lain dari keluarga korban
Keluarga korban ini tergabung dalam Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA), salah satunya adalah Siti Suhardiyati.

Anaknya, Umar Abu Bakar, meninggal akibat gagal ginjal akut pada 24 September 2022 lalu. Kematian si bungsu itu, ungkapnya, berlangsung cepat hanya berselang 14 hari dari demam — gejala awal yang dialami Umar.

Obat demam yang diresepkan dokter di sebuah klinik di Bekasi, Jawa Barat, yakni Paracetamol sirop produksi PT AFI Farma, tak kunjung meredakan demam Umar, malah membuat kondisinya semakin parah dan berujung dengan diagnosis gagal ginjal akut, imbuh Siti.

Belakangan BPOM menyatakan obat penurun demam tersebut tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) — zat toksik penyebab AKI pada anak.

Nyawa Umar tidak tertolong, setelah menjalani perawatan selama delapan hari di Pediatric Intensif Care Unit (PICU) RSUP Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Umar menjadi satu dari 199 anak yang meninggal dari jumlah 324 kasus.

Tapi keputusan untuk mengajukan gugatan class action atau warga masyarakat, bukan hal yang mudah.

Ia dan suaminya, Abu Bakar Sidik, sempat merasakan kebingungan mengenai penyebab kematian Umar.

Ini karena dipicu pernyataan BPOM yang mengatakan obat yang dikonsumsi Umar yaitu Paracetamol Sirop produksi PT Afi Farma termasuk obat yang aman.

Ditambah lagi, keduanya merasa tidak punya kekuatan menggugat pihak terkait.

“Saya masih memantau dulu sampai detik ini karena belum ada kejelasan pasti penyebab meninggalnya anak saya. Untuk masalah menggugat, saya bingung juga untuk menggugatnya bagaimana, karena keterbatasan power di keluarga kami,” ujar Sidik saat diwawancara wartawan Yuli Saputra untuk BBC News Indonesia.

Sementara Siti Suhardiyati menilai, gugatan ini demi menagih pertanggungjawaban pihak-pihak yang dianggap lalai.

“Saya enggak mau hal yang sama terjadi lagi kepada orang lain. Jadi semoga saja dengan gugatan ini, pihak-pihak terkait segera bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan atas kelalaiannya,” ungkap Siti, Jumat (18/11).

Namun keyakinan menempuh jalur hukum, kian kuat setelah BPOM menyatakan Paracetamol sirop produksi PT AFI Farma tercemar EG dan DEG.

Bagi keduanya, temuan tersebut menyingkap tabir penyebab kematian Umar.

Selain itu, ada bantuan dari lembaga hukum AGHP Strategic Law Firm yang siap memfasilitasi para korban dalam mengajukan class action.

Tepat 48 hari setelah meninggalnya Umar, Siti menandatangani surat kuasa dan bergabung bersama 42 orangtua korban lainnya.

Ada tujuh pihak yang digugat, yaitu PT AFI Farma, PT Universal Pharmaceutical Industries, PT Yarindo Farmatama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Akhirnya kami memutuskan untuk maju ikut menggugat, ditambah ada banyak dukungan moril dari keluarga, sahabat, sekaligus orang-orang terdekat yang info ke kita bahwa ini harus diperjuangkan agar ada efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat,” kata Siti.

“Kami memperjuangkan keadilan bagi anak-anak yang sudah meninggal dan yang masih dirawat,” sambungnya.

Di balik itu, dia kecewa sebab hingga detik ini tidak ada satu pun dari pihak tergugat yang datang dan meminta maaf kepada keluarga korban. (CNNIndonesia/Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.