Jakarta, Obsessionnews.com - Kinerja Satgas Antimafia Bola patut diacungkan jempol. Pasalnya,  dalam waktu yang singkat Satgas Antimafia Bola dapat mengungkap beberapa kasus tentang pengaturan skor pertandingan Liga 2 dan Liga 3. Selama kasus ini bergulir, Satgas Antimafia Bola telah menerima 338 laporan terkait dugaan pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3. Empat kasus di antaranya ditangani secara intens. Satgas Anti mafia Bola menyebut dari 338 laporan itu, 73 di antaranya layak ditindaklanjuti. Mereka kemudian mengklasterkannya menjadi beberapa bagian. Pembagian itu sesuai dengan jenis laporan, yakni terkait masalah pengurus, wasit pertandingan yang aneh, pemain yang aneh, dan tentang ancaman. "Ini sudah mulai masuk ancaman pada beberapa orang sudah dilaporkan juga ke Satgas," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019). Dari 73 laporan itu, empat di antaranya didalami lagi dan saat ini dalam proses penyidikan. Apa saja?

1. Pertandingan Persibara melawan Persekabpas Pasuruan

Pelapor: Lasmi Indaryani Enam orang ditetapkan sebagai tersangka mulai dari wasit Nurul Safarid, Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah, yang juga anggota exco PSSI Johar Lin Eng, anggota exco PSSI yang juga anggota komdis PSSI Dwi irianto, serta priyanto dan Anik Yuni Artika Sari. PSSI memanggil lagi Sekjen PSSI Ratu Tisha, serta Wakil Ketua PSSI Joko Driyono, anggota exco PSSI Papat Yunisal, dan bendahara PSSI Irfan.

2. Suap untuk meloloskan PS Mojokerto Putra ke Liga 1

Berdasarkan temuan dari Satgas Anti Mafia Bola dari hasil pemeriksaan tersangka terdahulu, yang melibatkan DI alias Mbah Putih. Ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan VW, makanya VW langsung tersangka. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni VW, yang saat ini sedang menjalani penahanan di LP Sidoarjo, dan DI atau Mbah Putih. Peran VW selaku manajer PS Mojokerto Putra minta bantuan kepada Mbah Putih (DI) agar PSMP Lolos ke Liga 1. DI telah menerima uang dari saudara VW, berupa uang tunai Rp 50 juta sebagai DP, kemudian 25 juta melalui transfer rekening Mandiri, dan Rp 40 juta juga rek Mandiri.

3. Persiapan penyelenggaraan Piala Soeratin 2009

Mantan manajer Perseba Super Bangkalan Imron Abdul Fatah melaporkan petinggi PSSI berinisial IB karena diduga meminta uang Rp 115 juta sebagai syarat menjadi tuan rumah Piala Soeratin. Setelah disadari Desember 2018, ternyata pelapor merasa tertipu, padahal untuk menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan uang. Kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

4. Pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman

Polisi menduga ada unsur ancaman yang diterima Manajer Madura FC Januar Herwanto dari anggota exco PSSI berinisial H. Terjadi match fixing antara Madura FC melawan PSS Sleman. H menawarkan uang sebesar Rp 100 juta namun ditolak kemudian malah naik lagi jadi Rp 150 juta yang akhirnya saudara H mengancam akan membeli pemain. Dalam laporan-laporan yang belum memunculkan tersangka, polisi intens mendalami keterangan para saksi. Jika keterangan saksi dan bukti sudah cukup, maka para tersangka segera ditangkap. Dalam kasus ini Satgas Antimafia Sepak Bola telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus pengaturan skor. Mereka adalah 10 tersangka laga Persibara melawan PS Pasuruan, dan 1 tersangka lain di pertandingan PSMP Mojokerto melawan Aceh United. Melalui hasil penyidikan enam tersangka sebelumnya, pada pertandingan Persibara vs PS Pasuruan ditemukan empat tersangka baru. Keempat tersangka itu adalah JH, cadangan wasit;BS, pengawas pertandingan;P, Asisten wasit pertama;dan MR, asisten wasit kedua. Sebelumnya sudah ada P sebagai eks komisi wasit, AYA,  anggota Komdis PSSI Mbah Putih, NS sebagai wasit pertandingan, dan ML sebagai anggota direktorat perwasitan yang mengatur seluruh wasit. Adapun peran masing-masing adalah, JE dan Mbah Putih yang mengarahkan perangkat pertandingan untuk menguntungkan Persibara di Liga 3. Lalu, NS selaku wasit pertandingan, P dan AYA bertugas membujuk mantan manajer Persibara Lasmi Indaryani untuk melakukan pengaturan skor. Terakhir ML sebagai anggota direktorat perwasitan yang mengatur penugasan wasit. Dari hasil penyidikan Mbah Putih, terkuak kembali peraturan skor, yakni di laga PSMP Mojokerto vs Aceh United. Hasilnya VW alias Vigit Waluyo ditetapkan sebagai tersangka. Perannya dalam pengaturan skor adalah meminta bantuan kepada Mbah Putih agar PSMP Mojokerto bisa lolos ke liga 1. Mbah Putih diketahui menerima uang tunai 50 juta sebagai uang muka, transfer 25 juta, dan 30 juta via ATM Mandiri, dari Vigit. Penetapan Vigit sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan pemeriksaan Mbah Putih yang juga menjadi tersangka pada kasus pertama. Pengungkapan kasus ini mendapatkan apresiasi yang positif dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, kinerja Satgas Antimafia Sepak Bola bentukan Kapolri patut diapresiasi karena sudah bekerja cepat menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam praktek mafia bola. “Namun Satgas belum juga menyentuh bos bos mafia bola yang sudah menghancurkan sepakbola nasional,” ujar Neta kepada Obsessionnews.com melalui pesan singkatnya, Rabu (23/1). [caption id="attachment_272849" align="alignleft" width="448"] Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.  (Sumber foto: wikipedia.org)[/caption] Mantan Redaktur Pelaksana di Surat Kabar Harian Merdeka ini berharap, dalam membongkar mafia bola Satgas tidak hanya mengubek ubek Liga 3 dan Liga 2, tapi juga harus membongkar dugaan praktek mafia di Liga 1 dan di Timnas yang merupakan "kasus di depan mata" agar bos-bos mafia bola bisa terciduk. Menurut mantan Asisten Redpel di Harian Terbit Jakarta ini, tahap pertama Satgas harus fokus pada sistem pengaturan skor. Satgas gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya ini harus menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah oknum di dua lembaga di bawah PSSI, yakni lembaga kompetisi, dan lembaga perwasitan. Jejak digital oknum-oknum di kedua lembaga itu perlu ditelusuri untuk membongkar jaringan mafia yang sesungguhnya. “Sebab kedua lembaga itu punya hak veto dalam mengatur roda kompetisi dan menunjuk para wasit yang memimpin kompetisi Liga 1, 2 dan 3,” ungkap Neta. Pria kelahiran Medan, 18 Agustus 1964 ini menjelaskan, anggota EXCO PSSI dari hasil keputusan Kongres PSSI di Ancol, 10 November 2016 adalah, ketua umum PSSI Edy Rahmayadi, wakil ketua umum Joko Driyono dan Iwan Budianto. Sedangkan 12 anggota lainnya adalah, Hidayat, Yunus Nusi, Condro Kirono, Gusti Randa, Pieter Tanuri, Juni A. Rahman, AS Sukawijaya, Johar Lin Eng, Refrizal, Dirk Soplanit, Very Mulyadi, dan Papat Yunisal. Dari 15 anggota EXCO PSSI yang terpilih, Edy Rahmayadi sudah mengundurkan diri. Hidayat juga mengundurkan diri. Sedangkan, Johar Lin Eng pertengahan Desember 2018 lalu, sudah dijadikan tersangka. Dalam statuta PSSI yang berkiblat ke FIFA, 15 anggota EXCO PSSI yang dipilih oleh 105 pemilik suara (voters), konsepnya kolektif kolegial. Namun, untuk masalah pekerjaan, setiap anggota EXCO PSSI punya kewenangan, yang tidak bisa di intervensi oleh sesama anggota EXCO PSSI lainnya. Contohnya ketika Iwan Budianto menjadi anggota EXCO PSSI di bawah kepimpinan Nurdin Halid (2007 – 2011), ia membawahi Badan Badan Liga Sepakbola Amatir Indonesia (BLAI). Maka, Iwan Budianto punya hak veto, untuk tidak bisa diintervensi oleh sesama anggota EXCO PSSI. Begitu juga Moh. Zein sebagai anggota EXCO PSSI periode yang sama, juga membawahi perwasitan. Maka, M. Zein memiliki kekuasaan penuh mengatur para wasit yang memimpin Indonesia Super League  (ISL) sejak tahun 2008 hingga 2013. Dan Subardi, anggota EXCO PSSI di jaman Nurdin Halid, juga punya kewenangan di bidang kompetisi. Untuk itu, dia mendesak Satgas Antimafia Sepak Bola, untuk fokus. Pihak-pihak yang memiliki veto perlu diusut, apakah ada keterlibatan mereka atau tidak. IPW juga mengingatkan, jika sudah mendapat informasi dari sumber-sumbernya, Satgas harus tetap waspada. Apakah yang memberi informasi itu pernah terlibat dalam mafia sepakbola atau tidak. IPW khawatir Satgas tidak paham dengan sejarah atur mengatur pertandingan dan justru dibohongi. Sebab itu Satgas perlu melakukan cek ulang toh Polri punya PS Bhayangka di sepakbola nasional. Tentunya orang orang di PS Bhayangkara bisa diminta bantuannya untuk melakukan cek ulang info info sepihak tsb dan sekaligus diminta bantuannya untuk membongkar jaringan mafia sepakbola nasional, mulai dari Liga 3, 2, 1 dan Timnas, sehingga bos bos mafia sepakbola nasional bisa segera diciduk. “Sebab ulah bos bos mafia bola itu sudah menghancurkan sepakbola nasional dari hulu hingga hilir, dengan menciptakan kasus suap menyuap, dan atur mengatur pertandingan, termasuk dugaan mengatur juara, promosi dan degradasi,” pungkas mantan Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Jakarta itu. (Poy)