Senin, 30 November 20

Best State Institution BPJS Kesehatan

Best State Institution BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah masuk tahun kelima. Meski terbilang baru, program ini diakui telah memberikan manfaat besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

 

Dalam perjalanan program JKN-KIS selama lebih dari empat tahun, selain memberikan perlindungan finansial, keberadaan program ini juga telah membuka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga dapat membantu meningkatkan status kesehatan penduduk. Di sisi lain, program ini juga telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bergotong-royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama. Disamping itu, BPJS Kesehatan terus memantapkan diri memperbaiki kinerjanya sehingga jumlah anggotanya terus mengalami peningkatan. Jika dilihat dari tren atau indeks yang ditampilkan, prospek ketertarikan masyarakat terhadap Program JKN-KIS diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019, yang menyebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait Program JKN-KIS, yaitu meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95% pada tahun 2019.

 

Tren itu bisa juga dilihat dengan semakin banyaknya rumah sakit swasta yang ingin bergabung atau bermitra dengan BPJS Kesehatan. Hingga awal 2018 ini tercatat sudah ada 2.292 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Padahal tidak ada kewajiban bagi rumah sakit swasta untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan. Namun, mayoritas rumah sakit swasta kini sudah ikut hampir mencapai 65%. Pihak BPJS Kesehatan sangat optimis dalam satu tahun ke depan angkanya akan meningkat. Sebab dengan semakin banyaknya rumah sakit yang tergabung dengan BPJS Kesehatan maka semakin mudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.  Perlu dicatat bahwa kerja sama BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan di rumah sakit. Di awal tahun 2018, ada 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan, dan lain-lain yang juga menyatakan bergabung dengan BPJS Kesehatan.

 

Peluang ini jelas mendapat nilai positif dari BPJS Kesehatan. Sebab, berdasarkan hasil survei internal, di akhir tahun 2017 ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan di berbagai rumah sakit di tanah air mencapai angka 79,5%. Sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 terdapat kurang lebih 500 juta pemanfaatan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga mencatat setidaknya ada 500 ribu pemanfaatan pelayanan per hari. Jika berbicara mikro, misalnya, di RSCM BPJS Kesehatan melayani pasien rawat jalan 54 ribu pelayanan kesehatan per bulan. Belum lagi pasien rawat inapnya sekitar 3.000 pelayanan per bulan. Strategi untuk meningkatkan jumlah anggota terus diupayakan BPJS Kesehatan dengan membuat sejumlah terobosan baru. Banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat bila ingin bergabung dengan BPJS Kesehatan mulai dari cara konvensional hingga online agar calon peserta tidak kesulitan. Pertama, bisa langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kedua, via website resmi. Ketiga, menggunakan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN ini, merupakan bentuk transformasi model  baru yang semula bisa dilakukan di kantor cabang, ditransformasi ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta dimana saja kapan pun tanpa batasan waktu.

 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, Mobile JKN ini dibangun sekaligus dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang sudah dan akan menjadi peserta JKN-KIS. Diakui untuk mencapai angka kepuasan 100% memang sesuatu yang bisa dibilang tidak mungkin. Angka 79,5% menurutnya sudah cukup bagus. Targetnya di tahun 2019 maksimal angka kepuasan itu mencapai 85%.  Fachmi melihat sejauh ini grafiknya meningkat. Artinya kinerja BPJS sudah on the right track. Dan selama tiga tahun terakhir ini BPJS Kesehatan selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya yang akuntabel dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Opini WTP ini menjadi modal utama bagi BPJS Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage yang ditargetkan tercapai pada tahun 2019 mendatang, yakni seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan tergolong terbesar dan tercepat di dunia. Jerman misalnya, untuk mencakup 80,6 juta jiwa peserta dibutuhkan waktu 27 tahun. Jepang membutuhkan waktu 36 tahun untuk menjamin 100% penduduknya, dan Korea Selatan butuh 26 tahun untuk menjamin kesehatan 97% penduduk.

 

Saat ini yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Program JKNKIS adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan berkontribusi optimal untuk keberlangsungan atau sustainibiltas program ini. Kondisi sustainabilitas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang mengalami mismatch memang masih akan menjadi tantangan serius yang dialami program JKNKIS di tahun 2018 ini. Untuk itu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program JKN-KIS Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dimana memerintahkan 11 lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS. 11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota. Instruksi tersebut tentu saja harus diimplementasikan oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah juga telah menyiapkan strategi dan bauran kebijakan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Diharapkan upaya tersebut dapat memperkokoh keberlangsungan Program JKN-KIS. (Naskah: Albar, Foto: Istimewa|)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.