Bawaslu: Masih Terdapat Enam Permasalahan Utama Jelang Pemilu 2024

Bawaslu: Masih Terdapat Enam Permasalahan Utama Jelang Pemilu 2024
Obsessionnews.com - Jelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) se-Indonesia secara serentak melakukan patroli pengawasan. Data dari 343.307 TPS di 27 Provinsi yang masuk ke aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) per14 Februari 2024 pukul 00.00 WIB, ditemukan enam permasalahan utama. Baca juga: TNI-Polri dan Satpol PP Kupang Perketat Pengamanan Jelang Pemilu 2024 "Pertama, terdapat pemilih di 18.689 TPS yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN KPU. Provinsi dengan kejadian terbanyak (di atas 1.000 TPS) terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan," ujar Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/2/2024). Kedua, terdapat 3.100 TPS belum disiapkan hingga 13 Februari 2024 pukul 21.00. Provinsi dengan kejadian terbanyak (di atas 100 TPS) terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, Sumatera Selatan, dan Riau. Ketiga, terdapat 3.597 TPS berada di tempat yang sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia. Misalnya, tempat TPS berbatu, berundak tanahnya, berumput tebal, berpasir, bertangga, dan/atau melompati parit. Provinsi dengan kejadian terbanyak (di atas 100 TPS) terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Riau, dan Lampung. Keempat, terdapat 8.061 KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 13 Februari 2024. Provinsi dengan kejadian di atas 100 TPS terjadi di mayoritas provinsi, yakni ada 24 provinsi. Bahkan terdapat kejadian di atas 1000 KPPS yakni 1.246 TPS di Jawa Timur. Kelima, terdapat 4.594 TPS kekurangan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada 13 Februari 2024. Kejadian di atas 100 TPS terjadi di 13 Provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Lampung. "Keenam, terdapat 3.441 TPS yang kotak suara TPS-nya diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel. Kejadian di atas 100 TPS terjadi di 14 Provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Dki Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kotak suara yang tidak tersegel di antaranya dikarenakan rusak pada saat distribusi logistik ke KPPS sehingga segelnya terlepas," tuturnya. Terhadap permasalahan di atas, jajaran pengawas Pemilu melakukan tindaklanjut hasil pengawasan tersebut. Yang pertama, lanjut Lolly, menyampaikan saran kepada KPPS agar terhadap pemilih yang belum menerima formulir pemberitahuan untuk dilayani oleh KPPS pada pemungutan suara. Baca juga: Bawaslu Petakan TPS Rawan di Pemilu 2024, 7 Indikator Terbanyak Ini yang Terjadi "Keduenyampaikan saran kepada KPPS agar pendirian TPS dilakukan pada tanggal 14 Februari dini hari sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pemungutan suara, dan memastikan pendirian TPS tersebut dilaksanakan sebelum jadwal pemungutan suara dimulai," ujarnya. Selain itu Bawaslu juga menyampaikan saran kepada KPPS agar menyiapkan aksesibilitas TPS dengan memastikan fasilitas di TPS memudahkan pemilih khususnya penyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu hamil dan pemilih rentan sebagainya. "Memastikan distribusi logistik dilakukan percepatan agar sampai di TPS sebelum jadwal pemungutan suara dimulai," tambah Lolly. Yang terakhir, menyampaikan saran agar kotak suara yang tidak tersegel berada dalam pengamanan yang ketat, dan KPPS secara berjenjang mengusulkan kepada KPU Kabupaten/Kota agar dilakukan penggantian terhadap kotak suara yang rusak sebelum jadwal pemungutan suara dimulai. Dia juga menyampaikan, data belum melingkupi wilayah Maluku dan Papua serta wilayah kendala jaringan internet karena keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, dan datanya masih akan terus bertambah. (Poy)