Minggu, 16 Mei 21

Banyak Bencana, Ridwan Hisjam Sudah Ingatkan Pentingnya UU Geologi

Banyak Bencana, Ridwan Hisjam Sudah Ingatkan Pentingnya UU Geologi
* Ridwan Hisjam. (Foto: Dok Pribadi)

Jakarta, Obsessionnews.com – Di awal tahun 2021 ini sudah banyak bencana alam terjadi di berbagai daerah dari gunung meletus, banjir, tanah longsor sampai gempa bumi. Peristiwa alam itu selalu terjadi tiap tahun, dan tak mengenal batas waktu.

Bencana alama di Indonesia sudah memakan korban ratusan, dan ribuan orang. Namun sayangnya tidak ada langkah stretegis yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal mengantisipasi bencana alam dengan meminimalisir jumlah korban jiwa.

Setidak itu yang pernah diutarakan oleh anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam. Ia sejak awal sudah mengingatkan kepada pemerintah tentang perlunya UU Geologi sebagai pijak hukum oleh pemerintah dalam memetakan geologi dan daerah rawan bencana yang tidak boleh ditempati masyarakat, apalagi untuk kepentingan komersil.

Menurutnya, bencana gunung meletus dan gempa bumi memang tidak ada yang bisa mencegah. Namun, dengan adanya pemahaman peta geologi, diharapkan bisa meminimalisir jumlah korban yang ditimbulkan. “Kita memang tidak bisa mencegah gunung meletus. Tapi kita bisa mencegah jumlah korban yang ditimbulkan,” kata Ridwan.

Untuk memperkuat posisi Badan Geologi Nasional, Ridwan terus mendorong disahkan RUU Geologi di DPR. Menurutnya, salah satu kelemahan Indonesia adalah dalam hal penanganan pra bencana. Padahal Indonesia masuk salah satu negara di dunia yang paling rawan bencana.

“Lemahnya pemerintah dalam penanganan pra bencana disebabkan karena tidak adanya UU Geologi. Padahal Indonesia masuk dalam jalur Ring of Fire atau Cincin Api,” ujar Ridwan anggota dari Dapil Malang Raya Ini.

Ia menegaskan, dengan UU ini nantinya Badan Geologi punya payung hukum yang kuat untuk memerintahkan kepala daerah atau masyarakat agar mematuhi aturan yang ditetapkan. Terutama menyangkut daerah-daerah yang tidak boleh dibangun tempat umum, atau hunian warga karena masuk dalam katagori peta rawan bencana.

“Gunanya UU ini agar kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota mematuhi aturan yang ditetapkan Badan Geologi tentang daerah yang dilarang didirikan bangunan karena rawan bencana. Sejauh ini aturan dari Badan Geologi hanya bersifat rekomendasi karena belum ada payung hukumnya. Padahal ini sangat penting, kami sedang mengupayakan itu di DPR,” jelas Ridwan.

Menurut Ridwan, pemerintah seharusnya memperhatikan dan mendorong peran ahli geologi termasuk urgensi UU Geologi. Seperti halnya dengan Amerika Serikat, Taiwan, Filipina, Jepang dan banyak negara lain.

Negara tersebut kata Ridwan sama-sama rawan bencana seperti Indonesia, namun mereka memiliki badan geologi yang memiliki otoritas penuh melalui undang-undang, sehingga bisa meminimalisir korban bencana alam.

RUU tentang Geologi sebenarnya masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka lima tahunan dengan nomor urut 99 pada periode DPR 2014-2019.

Saat itu inisiator dari RUU tentang Geologi adalah DPR (Komisi VII) dan DPD RI. Sayangnya, RUU tentang Geologi tak pernah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas sejak 2015 hingga 2019.

Masalah utama ketika itu adalah macetnya tahapan pembahasan revisi atas UU Minerba (UU No.4 Tahun 2009) dan UU Migas (UU No.22 Tahun 2001) karena pemerintah tidak kunjung mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) keDPR. Kecuali DIM RUU Minerba dikirim saat last minute menjelang DPR Periode 2014-2019 habis.

Selama RUU ini belum selesai tuntas, Komisi VII tidak bisa mengajukan tambahan RUU dalam list prolegnas prioritas karena setiap Komsi/Badan maksimal mengajukan dua RUU dalam prolegnas prioritasn tahunan. Akhirnya hingga hari terakhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, kedua RUU tersebut tidak kelar juga.

Untuk DPR Periode 2019-2024, RUU tentang Geologi kembali masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Permasalahannya, apakah RUU ini bisa masuk dalam prolegnas prioritas? Hanya RUU yang masuk dalam list prolegnas prioritas yang akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah.

Selebihnya masuk dalam waiting list. Sangat tidak mudah saat ini untuk menembus ke list prolegnas prioritas. Kebijakan DPR saat ini, setiap Komisi hanya bisa memasukkan satu RUU untuk masuk prolegnas prioritas. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.