Jakarta, Obsessionnews – Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, jika kegaduhan yang bersumber dari pertentangan di Kabinet Kerja tidak segera dituntaskan, publik akan percaya bahwa Presiden Jokowi menerapkan manajemen konflik dalam mengelola pemerintahannya. “Untuk menghapus kesan seperti itu, Presiden harus segera menggunakan kekuasaan dan wewenangnya menegakan etika di lingkungan kabinet dan menghentikan kegaduhan itu. Sebab, Kegaduhan tersebut jelas sangat mengganggu upaya perbaikan ekonomi yang semakin parah,” tuturnya, Minggu (20/9/2015). Menurut Bambang Soesatyo, apa yang sedang terjadi di tubuh Kabinet Kerja akhir-akhir ini sungguh sulit dipahami. “Menteri mengritisi dan bersikukuh mengoreksi target yang ingin diwujudkan pemerintah. Ada menteri menantang Wapres berdebat. Seorang direktur badan usaha milik negara (BUMN) memerintahkan menteri menyampaikan pesannya kepada presiden, bahkan juga mengejek menteri lainnya. Semua ini menjadi tontotan masyarakat,” ungkapnya . Akibatnya, lanjut Bambang, kegaduhan pun tak terhindarkan. “Harap digarisbawahi oleh Presiden bahwa kali ini, kegaduhan itu justru bersumber dari Istana. Tepatnya dari Kabinet Kerja yang dikomandani sendiri oleh Presiden Jokowi. Wajar jika kemudian publik curiga, istana tengah memainkan manajemen konflik karena kegaduhan itu dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya. Bambang melihat, kerapuhan Kabinet Kerja tersebut sudah menjadi pengetahuan umum. “Bisa dibaca melalui portal berita, surat kabar maupun disaksikan melalui tayangan televisi. Tidak butuh orang pintar atau sosok ahli untuk menilai apa yang sedang terjadi di dalam istana,” tandas Anggota Komisi III DPR RI ini. Ia pun memaparkan, persoalannya bukan semata-mata siapa yang paling benar dan siapa yang salah. “Keprihatinan banyak kalangan lebih tertuju pada soal soliditas kabinet yang sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Presiden Jokowi,” jelasnya. Menurut Bambang, publik melihat bahwa kerusakan etika di lingkungan kabinet saat ini lumayan parah. “Saling hormat di antara sesama menteri mungkin sudah sangat tipis. Kalau Presiden Jokowi ingin membuktikan bahwa dia tidak menerapkan manajemen konflik, etika jabatan dan etika hubungan atasan-bawahan di Kabinet Kerja harus ditegakan lagi,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini. (Red)