Balikpapan, Obsessionnews.com -Alumni ITS di Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung upaya Pemerintah Pusat untuk memindahkan Ibu Kota di Kaltim, tepatnya di Penajam Paser Timur dan Kutai Kartanegara. Dukungan itu diwujudkan dengan mengadakan diskusi energi dengan tema “Minyak dan Gas Bumi Sebagai Modal Pembangunan.”
Acara ini diselenggarakan oleh CENITS (Centre for Energy and Innovation Technology Studies) yang bekerjasama dengan PC IKA ITS Balikpapan, dan dihadiri oleh berbagai alumni ITS di Kaltim seperti di Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Timur, Kutai Kartanega dan juga, Bontang. Bertempat di Hotel Grand Tjokro, Balikpapan, Sabtu (7/9).
Narasumber yang hadir, yakni M. Ridwan Hisjam (Ketua Senat PP IKA ITS, yang juga Pimpinan Komisi VII DPR RI), Syaifuddin (Kepala SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi), Satriyo Nugroho (Direktur Teknik dan Pengembangan PT. Pupuk Kalimantan Timur), Soni Fahruri (Direktur CENITS), serta moderator Moko Priyambodo (Ketua IKA ITS Balikpapan).
Ridwan Hisjam, mengingatkan bahwa Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Migas yang berada di Kalimatan Timur cukup melimpah, namun ada yang sangat melimpah dan belum dipergunakan dengan baik, yakni PLTA di sungai Tenayan (sekitar 6.000 MW), tenaga matahari, panas bumi dan lainnya. Anehnya pembangkit listrik di Kaltim 70% bersumber batubara (PLTU) yang mencemari lingkungan.
Menurut Ridwan, ke depan perlu ada langkah strategis untuk mengoptimalkan pembangkit bersumber energi terbarukan di ibu kota baru agar lingkungan kota bisa bersih, dan kesehatan rakyat dapat terjaga. Hal itu seperti yang sudah dilakukan di negara luar.
“Misal Kota Masdar di Uni Emirat Arab, menggunakan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhannya, padahal kaya akan Migas, namun upaya demi menjaga keberlanjutan bagi generasi yang akan mendatang,” ujar Ridwan.
Ridwan juga menegaskan bahwa Migas yang berada di perut bumi tidak akan berpindah, oleh karena itu tidak perlu boros menggunakannya, hanya diambil secukupnya untuk kebutuhan rakyat. “Yang utama adalah kesungguhan pemerintah untuk bisa mengoptimalkan energi terbarukan di ibu kota baru,” jelasnya.
Soni Fahruri menyampaikan, bahwa perlu adanya paradigma baru dalam pengelolaan energi termasuk migas di Indonesia, yakni migas bukan sebagai komoditas belaka, namun digunakan sebaik-baiknya untuk modal pembangunan dan mensejahterakan masyarakat luas, dengan dikelola oleh pemerintah daerah.
“Kontribusi hulu migas dalam menggerakkan ekonomi daerah antara lain: dana bagi hasil, participating pinterest, CSR, pajak dan kontribusi daerah, tenaga kerja lokal, penggunaan fasilitas penunjang operasi dan pasokan gas,” tuturnya.
Sedangkan Satriyo menuturkan kebutuhan methanol Indonesia semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemakaian biodisel dari B20 ke B30/B100. Apabila tidak ada pembangunan pabrik Methanol baru maka diperkirakan pada tahun 2020 Indonesia akan mengimpor methanol diatas 1,1 juta ton.
“Perlu ada pengembangan petrokimia berbasis gas yang akan memberikan value added dan multiplier effect dibandingkan jika langsung diekspor dalam bentuk LNG,” jelasnya.
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur pendukung proyek seperti lahan, utilitas, dan dermaga cukup lengkap dapat menghemat biaya proyek lebih rendah sekitar 15%. Lebih jauh, Satriyo berpendapat
“Pabrik Methanol dapat disinergikan dengan Pabrik Amoniak eksisting PKT dengan memanfaatkan ekses CO2 sebagai bahan baku methanol sehingga mengurangi konsumsi gas sebesar 3,2 MMSCFD,” tandasnya. (Albar)
