Oleh: Hadi Nur Ramadhan, Founder Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamaddun
Mosi integral Natsir merupakan satu prestasi gemilang dalam pentas sejarah yang sangat monumental dalam parlemen Indonesia. Ulama negarawan yang bergelar Datuk Sinaro Panjang (1908-1993) ini mampu menyatukan kembali Indonesia yang terpecah belah dalam pemerintahan negara-negara bagian atau federal buatan Van Mook menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita kenal sekarang ini.
Di balik itu, mosi ini tidak lahir begitu saja. Terjadinya perdebatan di Parlemen Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan titik kulminasi aspirasi masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus-2 November 1949. Pihak yang termasuk menolak hasil KMB adalah M. Natsir yang waktu itu sebagai Menteri Penerangan (Menpen) dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Lobi Natsir ke pimpinan fraksi di Parlemen Sementara RIS dan pendekatannya ke daerah-daerah selanjutnya ia formulasikan dalam dua kata, yaitu ”Mosi Integral”.
Sahabat Natsir, Mr. Mohamad Roem, sesama aktivis pergerakan dari Partai Masyumi mengatakan:“… betapa dalam ikhtiar melicinkan Mosi Integral itu, Pak Natsir berbicara dengan Pemimpin Fraksi dari yang paling Kuri yakni Ir. Sakirman dari PKI, dan dengan yang paling Kanan yakni Sahetapy Engel dari BFO. Dan pada waktu menyampaikan usul mosi integral di parlemen maka beliau menahan diri untuk tidak berbicara soal federalisme atau unitarisme. Karena pokok persoalan bukan disitu….”, (Mohamad Roem, Peralihan ke Negara Kesatuan, Jakarta: Media Dakwah, 1993, hal 47).
Halaman selanjutnya
