Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meminta pelaku koperasi di tanah air untuk segera benahi diri. Ia menegaskan bahwa pada 2019 mendatang seluruh koperasi di Indonesia harus masuk dalam kategori sehat.
Puspayoga mengatakan saat ini, dari 152 ribu koperasi yang terdata, setengahnya dalam kondisi kurang sehat. Selain itu, sebanyak 40 ribu lebih koperasi sudah dibubarkan karena tidak aktif.
“Yang kurang akan kita bina untuk disehatkan. Kalau tidak sehat juga, ya akan kita bubarkan,” kata Puspayoga dalam Raker bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (18/9/2017).
Puspayoga mengaku dirinya diberi tiga target oleh Presiden Jokowi. Yaitu, Reformasi Total Koperasi, meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional, dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia.
Pada 2016, PDB koperasi sudah mencapai 3,99 persen dari sebelumnya 1,71 persen. Begitu juga rasio kewirausahaan sudah meningkat signifikan dari 1,55 persen menjadi 3,01 persen pada 2016.
“Kami mentargetkan pada 2019 PDB koperasi bisa melebihi angka 5 persen,” papar Menkop dan UKM.
Di samping itu, kata Menkop dan UKM, pihaknya juga melakukan program re-Branding Koperasi, khususnya untuk kalangan generasi milenials usia 17-35 tahun.
“Karena, berdasarkan hasil sebuah survei, koperasi kurang populer di kalangan generasi milenials. Kami berharap, agar mereka paham dan mengetahui tentang kaidah – kaidah koperasi,” tukas Puspayoga.
Terkait pembiayaan, lanjut Puspayoga, pihaknya terus mengembangkan skema-skema pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Diantaranya, kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro Indonesia (UMI).
“Dalam tahap awal pelaksanaan KUMI, kami sudah menandatangani MoU dengan PBNU dan Muhammadiyah,” kata Puspayoga.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPD Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja mengungkapkan bahwa masih banyak usaha mikro dan kecil di wilayahnya yang kesulitan mengakses KUR.
“Saya berharap penyaluran KUR di luar Pulau Jawa agar lebih diperhatikan. Begitu juga dengan dana bergulir, dimana saya melihat LPDB masih kesulitan menyalurkannya di Kepri,” kata Haripinto.
Anggota DPD dari Maluku Prof Dr John Pieris berharap agar penyaluran KUR dan dana bergulir bisa merata di seluruh Indonesia. Bahkan, dirinya menekankan agar penyaluran KUR lebih diutamakan di wilayah yang pertumbuhan ekonominya lemah, agar bisa meningkat.
“Selain itu, saya juga meminta agar KUR lebih didorong dan memperhatikan sektor perikanan di daerah,” jelas John.
Sementara itu, anggota DPD dari Papua Barat Chaidir Djafar menyorot alokasi APBN ke Kemenkop dan UKM yang jumlahnya hanya segitu-gitu saja.
“Dengan nilai anggaran sekecil itu, saya pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membangun koperasi dan UKM Di Indonesia. Selain itu, saya meminta BUMDes agar dikelola oleh koperasi, bukan PT swasta,” pungkas Chaidir. (Has)
