Jakarta, Obsessionnews – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra tidak mengerti hukum. Pernyataan Yusril ini menanggapi kekhawatiran Ahok jika Ketua Partai Bulan Bintang itu dijadikan kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya diberitakan, Ahok khawatir karena Yusril pernah membela pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya, ketika berhadapan dengan Pemprov DKI Jakarta.
“Berarti Pak Ahok itu enggak ngerti hukum. Advokat itu kerja pakai kode etik,” kata Yusril di Tanah Abang, Jumat (29/4/2016).
Menurut Yusril, dirinya tak mungkin membela lawan dari pemerintah jika ia menjadi kuasa hukum Pemprov. Hal itu disebabkan adanya kode etik pengacara.
Yusril mengaku pernah diminta Joko Widodo yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta untuk memperkuat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Namun hal itu tidak pernah terjadi.
Di sisi lain, Yusril juga membantah jika dirinya menjadi kuasa hukum Luar Batang dan Bidaracina karena terkait kampanye pencalonannya di Pilkada DKI Jakarta. Ia megatakan, hal itu murni untuk kepentingan rakyat.
“Kapan saya belain penguasa? Bidaracina kan rakyat, rakyat lawan Pak Ahok,” kata Yusril.
Sementara itu, rencana Pemprov DKI untuk menggusur kawasan Luar Batang akan tetap dilakukan. Penggusuran itu rencananya akan dilakukan pada Mei 2016 besok, meskipun warga di daerah itu dinyatakan memiliki surat tanah.
Yusril mengaku telah menyimpan sertifikat tanah warga Luar Batang. Jika diperlukan, surat-surat itu nantinya akan Yusril gunakan untuk melawan Pemprov DKI bila penggusuran tetap dilakukan.
“Kalau mau dilihat bisa. Kalau mau dilawan kita gunakan semua. Kalau mereka bilang itu palsu, mereka harus buktikan di pengadilan,” katanya. (Fath @imam_fath)
