Selasa, 4 Oktober 22

Yusril Kecam Menkumham Sahkan Golkar Kubu Agung

Yusril Kecam Menkumham Sahkan Golkar Kubu Agung

Jakarta, Obsessionnews – ‎Pengacara Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, menyesalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang telah mengerahkan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Yusril pun menilai keputusan itu tidak berdasar dan jauh dari rasa keadilan.

“Apa yang dilakukan Menkumham ini benar-benar memberikan citra buruk pemerintahan sekarang yang cenderung memihak salah satu kubu ketika terjadi konflik internal pada sebuah partai,” kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Selasa (10/3/2015).

Menurut Yusril, keputusan Menteri Laoly sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Sebab, Mahkamah Partai Golkar tidak secara bulat mengesahkan kepengurusan ‎Golkar Agung Laksono. Kemudian, pihaknya juga tengah mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hal itu didasari karena empat hakim Mahkamah Partai berbeda pendapat. ‎Hakim, yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta, memutuskan menerima kepengurusan Golkar pimpinan Agung. Sedangkan hakim Muladi dan HAS Natabaya memberikan rekomendasi terkait proses kasasi yang tengah ditempuh kubu Aburizal di Mahkamah Agung.

“Dalam kondisi seperti itu, Menkumham tidak boleh begitu saja mengesahkan permohonan Agung Laksono dari kubu Munas Ancol,” terangnya.

Dengan begitu, Yusril ‎sangat keberatan dengan keputusan Menkumham Laoly. Ia menilai sikap Laoly tidak ubahnya seperti politisi yang haus dengan kekuasaan. Jika persoalan ini terus dibiarkan maka, menurut Yusril tidak akan memberikan contoh yang baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

“Menkumham harusnya bersikap legalistik, bukan bertindak seperti seorang politikus,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Laoly mengatakan, pihaknya mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Agung Laksono karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai dalam menangani konflik Partai Golkar bersifat final dan mengikat. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.