Selasa, 30 November 21

YLKI: Awas…!! Hati-hati Beli Apartemen Meikarta

YLKI: Awas…!! Hati-hati Beli Apartemen Meikarta

Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau masyarakat agar berhati-hati, bahkan jika perlu menunda pemesanan atau sementara tidak membeli unit apartemen di Kota Meikarta yang dikembangkan Grup Lippo sampai jelas status perizinannya.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming dan janji fasum/fasos oleh pengembang. Sebelum menandatangani dokumen pemesanan, bacalah dengan teliti, dan saat pembayaran booking fee harus ada dokumen resmi, jangan dengan kwitansi sementara,” tegas Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/8/2017).

Tulus menegaskan, YLKI juga mendesak managemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi, iklan, dan bentuk penawaran lain atas produk apartemen Meikarta sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh pengembang.

“Meikarta jangan berdalih bahwa pihaknya sudah mengantongi IMB, padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses permohonan pengajuan IMB,” pinta Ketua YLKI.

Bahkan, lanjut dia, pemerintah perlu menindak dengan tegas, jika perlu menjatuhkan sanksi atas segala bentuk pelanggaran perizinan dan pemanfaatan celah hukum yang dilakukan oleh pengembang dan kemudian merugikan konsumen.

Keterangan Tulus, Meikarta saat ini seolah menjadi kosa kata baru dalam jagad perbincangan di kalangan masyarakat konsumen di Indonesia.

“Promosi, iklan dan marketing yang begitu masif, terstruktur dan sistematis, boleh jadi membius masyarakat konsumen untuk bertransaksi Meikarta,” tandasnya.

Penjelasan Tulus, YLKI pun memprotes sebuah redaksi media masa cetak, karena lebih dari 30 persennya isinya adalah iklan full colour Meikarta lima halaman penuh dari media cetak bersangkutan.

“Dengan nilai nominal yang relatif terjangkau masyarakat perkotaan (Rp 127 jutaan), sangat boleh jadi 20 ribuan konsumen telah melakukan transaksi pembelian atau pemesanan,” duganya.

Tulus berkomentar, kendati Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar telah meminta pengembang apartemen Meikarta untuk menghentikan penjualan dan segala aktivitas pembangunan, karena belum berizin, namun promosi Meikarta tetap berjalan, untuk menjual produk propertinya.

Dia menambahkan, boleh saja pihak Grup Lippo menilai bahwa apa yang dilakukannya tersebut sudah lumrah dilakukan pengembang dengan istilah pre-project selling.

“Namun, praktik semacam itu pada akhirnya posisi konsumen berada dalam kondisi yang sangat rentan dirugikan karena tidak memiliki jaminan atas kepastian pembangunan,” ujarnya.

Padahal, imbuh Tulus, pemasaran yang dilakukan tersebut diduga keras melanggar ketentuan Pasal 42 UU No 20/2011, yang mewajibkan pengembang untuk memiliki jaminan atas kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan gedung, perizinan, dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran.

Data YLKI menunjukkan, sistem pre-project selling dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak pengembang sering kali menjadi sumber masalah bagi konsumen di kemudian hari.

Terbukti sejak 2014-2016, YLKI menerima sekurangnya 440 pengaduan terkait perumahan, yang mayoritas masalah tersebut terjadi akibat tidak adanya konsistensi antara penawaran dan janji promosi pengembang dengan realitas pembangunan yang terjadi.

“Bahkan pada 2015, sekitar 40 persen pengaduan perumahan terjadi sebagai akibat adanya pre project selling, yakni adanya informasi yang tidak jelas, tidak benar dan tidak jujur, pembangunan bermasalah, realisasi fasum/fasos, unit berubah dari yang ditawarkan,” bebernya.

“Praktik semacam itulah yang menyebabkan komedian tunggal Mukhadly alias Acho sempat berpekara dengan salah satu pengembang properti karena janji dan promosi pengembang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan,” ungkapnya pula. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.