Memiliki jiwa sosial yang tinggi membuat Yandri Susanto dipercaya oleh konstituennya untuk kembali menjadi wakil rakyat selama dua periode. Diakuinya, menjadi wakil rakyat merupakan tugas yang tidak mudah. Hasrat untuk memperjuangkan hak rakyatlah yang menjadikan dia rela mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya.
Sebagai anggota komisi II DPR RI Yandri memiliki pengalaman yang mumpuni untuk menangani permasalahan dalam negeri yang menyangkut pemerintah dalam negeri, pertanahan, kepemiluan. Namun masalah pertanahan adalah hal yang diakuinya sangat besar. Betapa tidak, persoalan yang harus diselesaikan terkait soal tanah ini mencapai kurang lebih 5000 kasus tanah, selain itu dia juga harus menyelesaikan permasalahan pemerintahan dalam negeri yang sekarang menjadi perhatian di Komisi II yaitu terkait korupsi yang merajalela menimpa wali kota, bupati, dan gubernur, kemudian masalah pemilu, bagaimana komisinya itu bisa meredam politik uang yang kian merajalela.
Untuk itu Yandri terjun langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti melahirkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Pemilu. Meski harus menyita waktu, dia menikmati pekerjaan yang diembannya itu, dan dia mengistilahkan komisi II itu adalah “komisi air mata” karena tidak ada proyeknya, semuanya itu dilakukan untuk rakyat semata.
Selain itu dia juga banyak terlibat masalah melahirkan undang-undang, seperti UU Pemda, bagaimana komisinya memberikan kewenangan kepada pemda, bagaimana mengatur tata kelola daerah pemekaran yang selama ini seperti jamur di musim hujan. Selama di komisi II dia juga banyak memekarkan daerah kemudian banyak masalah pertanahan yang diselesaikan, dia juga turut serta terlibat dalam menyelesaikan UU tentang penyelenggara pemilu, UU Keormasan hingga UU Pilkada. Yandri menikmati pekerjaan di komisi II karena apa yang dilakukannya bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak. Dia juga memiliki keinginan agar masalah yang menyangkut kepemiluan bisa bermartabat, jujur, adil, dan tidak ada lagi politik uang yang brutal.
Maka dari itu dia memiliki komitmen untuk tidak mencuri suara karena itu semua adalah kejahatan demokrasi, untuk itu hal ini perlu dikembangkan dan dijadikan komitmen bagi semua anggota partai politik, komitmen semua anggota calon legislatif bahwa kebrutalan demokrasi itu harus diakhiri. Selain itu, Yandri turut menyoroti terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan, bagi dia Perppu tersebut adalah masalah yang sangat krusial karena pro dan kontra yang sangat tinggi di masyarakat.
Hingga akhirnya dia bersama partainya yaitu PAN menolak Perppu itu, karena untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Padahal dalam Perppu itu belum ada ukuran jelas dan parameter yang sangat detail dengan apa yang dimaksud melanggar pancasila. “Itu artinya tanggung jawabnya ada di otak mendagri, tafsir tunggal kan disitu, menurut saya itu yang paling berat dihadapi mendagri sekarang kalau salah-salah ini bisa berbahaya artinya ketika nanti mendagrinya berganti bisa juga tafsirnya akan berbeda, nah maka dari itu terkait perppu ormas ini PAN menolak,”tegas Yandri. Dia juga memiliki target untuk kepentingan rakyat yaitu memberikan keadilan terkait pertanahan karena hingga hari ini ada orang yang mempunyai satu perusahaan yang mempunyai 2 juta hektar tanah, sementara masyarakat miskin satu jengkal pun tidak punya, terus kalau pun punya tanah sudah pasti bakal diserobot perusahaan-perusahaan dan saat di bawa ke pengadilan masyarakat miskin pasti kalah.
Selama Yandri di komisi II 5000 kasus tanah yang diadukan, dan ini dia yang menjadi target mantan Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), jika permasalahan tanah selesai maka 50% permasalahan republik selesai. Jadi selama komisi II tidak menyentuhnya, maka republik akan carut marut, karena hingga saat ini banyak sawah menjadi industry, banyak tanah adat diserobot perusahaan, banyak hutan lebat di babat untuk kelapa sawit yang tidak sesuai aturan.
“Kalau itu kita biarkan maka masyarakat akan terpinggir, maka tidak aneh kalau hari ini misalkan sepuluh orang rakyat indonesia menguasai kekayaan seratus juta orang, mengerikan itu. jadi 10 orang di total kekayaannya sama dengan kekayaan dengan 100 juta orang penduduk Indonesia. Faktanya seperti itu,”ungkap Yandri. Yandri juga melihat permasalahan lahan, menjadikan masyarakat tidak bisa berladang, berkebun, dan kalau ada tambang mereka hanya menjadi penonton karena hasilnya itu dibawa keluar negeri. Maka dari itu hal tersebut lah yang menjadi tugasnya di komisi II, jika masalah ini berhasil diselesaikan dan diperjuangkan hak-hak rakyat, secara batin Yandri merasa puas dan berhasil di komisi II, tapi jika ini masih belum terselesaikan Yandri masih memiliki beban berat di komisi II. Meski Yandri sibuk entah itu di DPR RI, DPP PAN, Sekretaris Fraksi PAN, Yandri selalu menyempatkan waktunya untuk keluarga, karena menurut Yandri keluarga adalah segala-galanya apalagi Yandri masih memiliki kedua orang tua.
Keluarga adalah hal pokok dalam kehidupan, jadi jangan sampai kesibukan yang begitu luar biasa, menapikan keluarga. Selain itu dia juga sosok yang religius terbukti dengan selalu menyempatkan shalat berjamaah di masjid. Yandri juga memiliki pesantren beserta sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah gratis yang terbuka untuk siapa saja, termasuk untuk anak-anak yatim piatu. Dia pun selalu menyempatkan diri mengunjungi pesantrennya itu pada hari libur. Maka dari itulah Yandri tidak menempati rumah jabatannya dan lebih memilih pulangpergi dari Serang ke Jakarta. Itu semua dilakukan untuk kemaslahatan umat. (Naskah: Iqbal Ramdhani, Foto: Sutanto/Dok. Pribadi)
Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Men’s Obsession edisi Oktober 2017.
Baca Juga:
Bambang Soesatyo SE MBA, Ketua Komisi III DPR: Pemberantasan Korupsi Jangan Lahirkan Festivalisasi
