Jakarta, Obsessionnews.com – Sebagai Partai pendukung pemerintah, PAN mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal para menteri di dalam Kabinet Kerja yang tidak boleh rangkap jabatan.
Hal ini menyusul sikap Jokowi yang mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian meski merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Idrus Marham sebagai Menteri Sosial sekaligus merangkap Korbid Hubungan Eksekutif Legislatif DPP Partai Golkar.
“Kalau hari ini Pak Airlangga jadi ketum sekaligus menteri dan Pak Idrus menteri sekaligus ketua DPP, coba tanya Pak Jokowi,” ujar Ketua DPP PAN, Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/1).
Menurut Yandri memang tidak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan. Tapi jika kembali mengingat di awal pemerintahan Kabinet Kerja, Jokowi mesti komitmen dengan janji melarang menteri rangkap jabatan.
“Kita ingat betul di awal pemerintahan ketika memilih para menteri salah satu yang Pak Jokowi hindari adalah rangkap jabatan. Tetapi, Pak Jokowi sudah melanggar komitmennya sendiri,” jelasnya.
Disinggung apakah ada rasa iri pada PAN terkait jatah menteri Golkar yang ditambah, Yandri mengaku PAN tidak pernah merasa iri. Menurutnya kritik itu wajar, karena selebihnya masyarakat yang akan menilai. “Enggak lah ngapain iri. Itu kan komitmen Jokowi biar rakyat menilai,” tegas Yandri.
Saat ini, PAN memiliki satu kursi menteri di kabinet, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur. Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais pernah meminta agar partainya segera menarik kader PAN dari kabinet pemerintahan Jokowi.
Permintaan Amin dipicu karena PAN belakangan kerap berseberangan sikap dengan pemerintah dan koalisi partai pendukungnya. Misalnya soal soal pengambilan keputusan UU Pemilu, dan RUU Ormas yang kini sudah menjadi UU. (Albar)
