Obsessionnews.com – Perwujudan visi Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia dapat mendorong industri ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru ekonomi Indonesia di tingkat domestik maupun global.
Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI yang juga Ketua Harian KNEKS KH Ma’ruf Amin dalam Rapat Pleno KNEKS ketiga di Istana Wakil Presiden pada Selasa (20/12/2022).
“Adapun tujuan utama dari rapat ini adalah sebagai evaluasi program kerja pemerintah mengenai pengembangan ekonomi syariah beserta pembahasan tindak lanjutnya,” ujar Ma’ruf.
Baca juga: Ma’ruf Amin Pimpin Rapat Pleno KNEKS untuk Mengevaluasi Capaian Kinerja Akhir 2022
Rapat Pleno KNEKS ketiga ini mengangkat tema “Wujudkan Indonesia menjadi Produsen Halal Terkemuka di Dunia” dan merupakan rangkaian kelanjutan pleno sebelumnya yang diselenggarakan pada 30 November 2021 dan 30 Mei 2022.
“Saat ini menjadi waktu yang sangat baik untuk mewujudkan visi dimaksud, di antaranya membuka lebih banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan yang diharapkan memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Ma’ruf.
Fokus kerja pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah dimandatkan ke dalam 13 program prioritas yang disepakati bersama pada pleno sebelumnya di 2021. Pada perkembangannya, saat ini 12 program sudah membuahkan hasil yang nyata atau “netes”. Seluruh program tersebut, baik 13 program prioritas maupun program kerja KNEKS lainnya, diharapkan dapat berkontribusi signifikan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam tataran global.
Dalam arahannya, Wapres mengamanatkan kementerian/lembaga/instansi, baik Anggota KNEKS maupun non-Anggota KNEKS, agar terus bersinergi dan berkolaborasi demi terwujudnya percepatan pengembangan ekonomi syariah yang bersifat multidimensi ini. “Utamanya dalam membantu menghadapi tantangan ekonomi dunia pasca pandemi ini,” ujar Wakil Presiden. Wapres juga berpesan agar capaian-capaian dapat terus diakselerasi sehingga diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect).
Baca juga: Bertemu Menteri Keuangan, Wapres Harapkan Rapat Pleno KNEKS Bahas Program Peningkatan Kewirausahaan
Berikut merupakan hal-hal strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS, Sri Mulyani Indrawati bersama Plt. Direktur Eksekutif KNEKS, Taufik Hidayat:
A. Pada kluster industri produk halal, saat ini sedang dilakukan harmonisasi substansi rancangan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029. Dalam melaksanakan percepatan sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK), telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp74,6 miliar untuk penambahan kuota sertifikasi halal self-declare.
Selain itu, pemerintah juga tengah memperkuat hulu dari rantai nilai halal melalui sertifikasi dan modernisasi rumah potong hewan (RPH) dengan inisiasi dua pilot project di Jawa Timur dan Jawa Barat. Dukungan fasilitasi sertifikasi halal sudah diberikan oleh BUMN dan Perbankan Syariah serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk kontribusi dana sosial syariah melalui pemanfaatan dana zakat oleh BAZNAS untuk fasilitasi sertifikasi halal UMKM di 19 Provinsi.
Selain itu, Kementerian Perindustrian sedang melakukan proses revisi Permenperin No. 17/2020 untuk memperkuat landasan penetapan Kawasan Industri Halal (KIH) dan memasukkan insentif non-fiskal yang lebih menarik terkait KIH tersebut.
B. Pada kluster Industri Keuangan Syariah, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan mencapai Rp13,25 triliun (s.d. Q3 2022), termasuk pembiayaan syariah KPBU Tol Semarang-Demak senilai Rp1,34 triliun (Juni 2022).
Saat ini sedang disiapkan 2 pilot project KPBU Syariah di level pusat, yaitu 1) KPBU Daerah Irigasi Komering, Provinsi Sumatera Selatan dan 2) KPBU Saluran Interkoneksi/High Level Diversion (HLD) Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta 1 KPBU Syariah di daerah, yaitu KPBU syariah RSUD Kota Ternate.
Pengembangan ekosistem perbankan syariah untuk meningkatkan market share juga terus diakselerasi, salah satunya melalui konversi Bank Riau Kepri Syariah, terpilihnya Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi Bank Operasional penyalur dana APBN. Disamping itu, total penyaluran gaji ASN melalui bank syariah telah mencapai Rp923,27 miliar per Desember 2022.
C. Pada kluster Keuangan/Dana Sosial Syariah, transformasi pengelolaan keuangan sosial syariah terus dilakukan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan, baik dari sisi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran.
Sampai saat ini, akumulasi aset wakaf uang nasional mencapai Rp1,77 triliun. Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) nasional mencapai Rp 20,6 trilyun pada Oktober 2022.
Pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah berbasis masjid, pesantren dan lainnya melalui digitalisasi dan sustainabilitas juga terus didorong. Digitalisasi sudah terimplementasi di 310 Institusi Keuangan Mikro Syariah (BMT, BWM, KSPPS, LKMS) berbasis masjid, pesantren dan lainnya di lebih dari 7 provinsi.
D. Pada kluster pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, dukungan penyaluran Pembiayaan Syariah Terintegrasi untuk UMKM telah diberikan dengan total mencapai sekitar Rp135,1 triliun baik dari program pemerintah, dana sosial syariah, dan dana komersial lembaga keuangan syariah komersial.
Capaian ekspor produk halal ke negara OKI meningkat menjadi $875,4 juta (Q3, 2022), naik sebesar 18,94% yoy. Nilai Komitmen Transaksi ekspor produk halal dalam Trade Expo Indonesia 2022 diestimasi sebesar USD 1,34 M dan rangkaian ISEF BI sebesar USD 4,23 Jt. Nilai Pembiayaan Syariah Ekspor bagi UKM sebesar Rp973.4 M (Nov, 2022) Tersedianya 2 Rumah Produksi Halal Bersama di Cibinong (BRIN) dan Sidoarjo (DESK BI-LW MUI-Goorita). Selain itu, dari 8 lokasi yang telah ditetapkan sebagai pilot project Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS), tiga lokasi di Taman Valkenet Malabar Bandung, ITS Surabaya, dan Lego-lego Makassar telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan dari BPJPH dan Kementerian Kesehatan.
E. Penguatan infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah yang dapat mendongkrak sektor usaha industri halal juga telah dilakukan, diantaranya melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) oleh enam Pemerintah Provinsi meliputi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, penguatan riset, teknologi, dan inovasi dilakukan melalui pembentukan Konsorsium Riset Halal Prioritas dan Rencana Aksi Riset Halal 2022-2024 di bawah koordinasi BRIN. (Poy)
