Jakarta, Obsessionnews – Menapaktilas penegakan Kedaulatan Indonesia Merdeka 27 Desember 1949 dan memasuki tahun baru 2016 yang diprediksi berindikasi perekonomian Indonesia semakin kurang berkepastian cukup menggembirakan.
“Maka salah satu antisipasi internal struktural adalah perbaikan modus operandi seperti oleh birokrasi Pemerintahan agar dapat lebih berperilaku Bersih Transparan Profesional (BTP) ketika bekerja Pelayanan Publik demi Pro Revolusi Mental dan Pro Bela Negara serta Pro Penegakan Kedaulatan Indonesia Merdeka baik formal maupun substansiil dan materiil,” tandas Koordinator PARTINDO (Partisan Indonesianis) Dr Pandji R Hadinoto, Sabtu (26/12/2015).
Ia menegskan, BTP dilakukan dengan jiwa, semangat, nilai-nilai B – BerKetuhanan Yang Maha Esa, T – Tegakkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, P – Perkokoh (Persatuan Indonesia, Musyawarah untuk Mufakat, Keadilan Sosial).
“BTP juga diyakini dapat perkuat indikator-indikator kenegaraan seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kompetitifitas, dan sebagainya,” paparnya.
Menurut Pandji, langkah-langkah komputerisasi/digitalisasi berbagai penyelenggaraan birokrasi seperti eRecruitment, eRegistration, eProcurement, eTender, ePayment bahkan eVoting dan lain-lain adalah upaya-upaya taktis bijaksana BTP demi strategi seperti TriCita (Indonesia Mulia 2015-2025, Indonesia Bermartabat 2025-2035, Indonesia Sejahtera 2035-2045).
“Program BTP sendiri sudah dikiprahkan sejak tahun 2006 berbasis fasilitasi Kantor MenPan oleh aliansi Tiga Pilar Kemitraan prakarsa beberapa fungsionaris KADIN Indonesia,” jelas mantan Aktivis ITB.
“Dan anugerah BTP pernah diberikan kepada Bupati Bangka Belitung pada tahun 2007 yang kebetulan bersingkatan nama BTP juga yaitu Basuki Tjahaja Purnama yang kini dikenal sebagai Gubernur DKI Jakarta,” tambahnya.
Dengan demikian, kata Pandji, kini perlu kembali langkah taktis strategis berupa reaktivasi “lembaga fungsional skala nasional” BTP difasilitasi struktural fungsional oleh lembaga negara. (Red)
