Buntut aksi demo massa di China yang menuntut Presiden Xi Jinping mundur, polisi memperketat keamanan. Polisi mencegat warga yang lewat dan memeriksa ponsel untuk memastikan warga tak memiliki jaringan pribadi virtual (VPN) dan aplikasi Telegram. Kedua aplikasi itu digunakan para demonstran untuk berkomunikasi selama demo.
China tidak memperbolehkan warga memakai VPN, sementara Telegram sudah diblokir dari internet Beijing. Namun, warga bisa mengakses sejumlah situs yang dilarang jika menggunakan VPN.
Selain memeriksa ponsel warga, polisi juga menjaga ketat lokasi-lokasi demo akhir pekan lalu.
Dilaporkan AFP, petugas terlihat menggiring tiga warga di Shanghai. Mereka dilarang mengambil foto maupun video dari lokasi tersebut.
Di jagat maya, mesin sensor daring China juga dikerahkan untuk menghapus tanda-tanda demonstrasi di wilayah tersebut.
Polisi memperketat keamanan setelah sejumlah aksi demonstrasi pecah di beberapa kota China. Para demonstran menolak kebijakan nol Covid di negara itu.
Protes itu pertama kali dipicu oleh kebakaran apartemen di Urumqi, Xinjiang, yang menewaskan 10 orang pada pekan lalu.
Para warga menganggap korban berjatuhan karena petugas pemadam kebakaran terhambat aturan lockdown yang terlalu ketat saat menjalankan tugas.
Amarah publik pun meluas secara sporadis hingga ke Beijing, Guangzhou, bahkan Shanghai selama akhir pekan kemarin. Mereka ramai-ramai mendesak Presiden China Xi Jinping mundur.
Para demonstran juga mengacungkan kertas putih, melambangkan frustrasi mereka karena tak bebas menyuarakan opini lantaran sistem sensor yang terlampau ketat di China.
Sejumlah pedemo dan wartawan, termasuk jurnalis asing, juga dilaporkan ditahan polisi China selama demonstrasi tersebut.
Aksi demonstrasi semacam ini dianggap langka di China, negara dengan sistem sensor dan keamanan yang ketat. Ini pun disebut-sebut sebagai aksi demonstrasi terbesar sejak insiden Tiananmen pada 1989 silam. (CNNIndonesia/Red)
