Senin, 24 Januari 22

Wow! Belanja Pegawai Sumbar Naik 221,52 Persen

Wow! Belanja Pegawai Sumbar Naik 221,52 Persen

Padang, Obsessionnews.com – Membayar gaji pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2017 masih mengalami kekurangan meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi peningkatan dari tahun 2016.

Nota Pengantar Gubernur Sumbar terhadap Rencana Praturan Daerah (Ranperda) Provini Sumbar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, DAU ditargetkan Rp1,9 triliun.

“DAU tahun 2017 meningkat sekitar 54,81 persen atau Rp691 miliar dari rencana tahun 2016 sebesar Rp1,2 triliun,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Ali Asmar saat menyampaikan Nota Pengantar Gubernur Sumbar terhadap Rencana Praturan Daerah (Ranperda) Provini Sumbar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 saat paripurna DPRD Sumbar, Senin (7/11/2016) siang.

Meskipun terjadi peningkatan secara signifikan, kebutuhan untuk membayar gaji pegawai pasca peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, masih kurang.

Belanja pegawai tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp2,3 triliun dan masih minus sebesar Rp400 miliar. Sedangkan yang tersedia baru mencapai Rp1,9 triliun.

“Belanja pegawai yang dianggarakan untuk tahun 2017 sebesar Rp2,3 triliun. Belanja pegawai ini bertambah Rp1,6 triliun atau 221,52 persen dari tahun 2016 sebesar Rp741 miliar,” sebutnya.

Dalam suatu kesempatan, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit mengatakan, sebelum perlaihan kewenangan, pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) lebih dari 8.000 orang. Setelah peralihan kewenangan pertambahan pegawai terjadi 12 ribu orang.

Sejalan pertambahan pegawai Pemprov Sumbar, maka dana yang dibutuhkan untuk belanja pegawai mencapai Rp2,3 triliun. Dari kebutuhan itu, untuk membayar gaji pegawai yang pindah dari kabupaten/kota ke provinsi dibutuhkan dana sebesar Rp1,4 triliun.

Nasrul Abit khawatir Sumbar akan bangkrut, apabila pemerintah pusat tidak menambah anggaran ke daerah, sementara APBD yang tersedia terbatas.

“Sumbar terancam kolaps apabila pemerintah tidak mengalokasikan anggaran bagi pegawai yang pindah dari kabupaten/kota pasca peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi,” katanya. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.