Press Release
BALI (24/3) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menekankan komitmen tata kelola perikanan berkelanjutan saat mengisi World Ocean Summit Panel “What Comes Next: A Call for Commitments” di Bali, Jumat (24/2). Ia mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) dan Uni Eropa (European Union) untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan anti Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang diterapkan di Indonesia dengan penetapan konsekuensi yang tegas bagi pelanggarnya.
“Pelarangan atau pembatasan ini (IUUF, transshipment, kapal eks-asing) adalah untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak. Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini. Kita terapkan blue economy (pemanfaatan ekonomi kelautan ramah lingkungan), jadi antara pertumbuhan dan ekonomi kelestarian itu jalan berbarengan. Kita upayakan ekosistem di marine resources ini memperkuat produktivitas kita,” ungkap Menteri Susi.
Ia menambahkan, pengelolaan berkelanjutan ini penting diterapkan karena pada dasarnya Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 97.000 Km, yang merupakan garis pantai kedua terpanjang di dunia. Namun, praktik illegal fishing yang marak terjadi selama ini mengakibatkan Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna di dunia, dikalahkan oleh Taiwan yang garis pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia.
“Saya pikir, dalam bisnis perikanan ini kita harus membuat tata kelola yang berkelanjutan dengan produktivitas yang baik. Bisnis yang menghasilkan produktivitas tinggi tanpa menjaga keberlanjutan hanya akan merugikan negara kita. Seperti yang terjadi sekitar tahun 2000 hingga 2003. Ekspor kita jauh berkurang dan industri perikanan kita mengalami penurunan,” tambahnya.
Susi menilai, kesadaran masyarakat Indonesia akan kelestarian laut harus ditingkatkan. Usaha pembangunan yang mulai digalakan mulai menunjukkan hasil yang baik. Stok ikan di perairan Indonesia mulai mengalami peningkatan meskipun stok ikan dunia secara umum mengalami penurunan.
Untuk itu, Menteri Susi meminta komitmen dan kerja sama dari semua pihak. “Saya tidak bisa membuat aturan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Saya butuh dukungan Pak Presiden, para elit politik, institusi-institusi, pengusaha, dan masyarakat nelayan. Saya juga butuh Interpol misalnya untuk mencegah kejahatan transnasional yang sering terjadi,” ungkap dia.
Ke depannya diharapkan, tata kelola berkelanjutan dengan beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai cenderung ekstrim ini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan pendapatan negara.
Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas
(Ali)
