Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan rencana pembunuhan empat tokoh merupakan fakta hukum yang didapat dari pengakuan para tersangka kerusuhan 22 Mei 2019. Karena itu ia menolak jika rencana itu merupakan karangan pemerintah.
“Ini pengakuan dari berita acara pemeriksaan, testimoni yang disumpah, bukan karangan kita. Paling tidak kan sudah bisa menetralisir bahwa ‘ah ini Wiranto lebay’, karangan pemerintah, karangan aparat keamanan untuk cari popularitas. Masya Allah saya katakan itu bukan karangan pemerintah,” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Baca juga:
Sudah Diketahui, Dalang Rencana Pembunuhan Tokoh Nasional Segera Diungkap
Ngeri! Perusuh 22 Mei Rencana Bunuh 4 Tokoh Nasional dan Pimpinan Lembaga Survei
Kerusuhan Bawaslu, IPW Minta Tokoh yang Suarakan People Power Tanggung Jawab
Ia meminta semua pihak mempercayakan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian. Yang pasti Wiranto sangat yakin pengakuan tersangka itu benar adanya, bahwa ada pihak yang sengaja ingin membuat rusuh dan berencana melakukan makar.
“Masuk pengadilan, apakah ada pengakuan antara kesaksian para eksekutor, para petugas petugas yang ditugasi untuk mencari senjata, mencari algojo itu nanti sinkron apa enggak. Tapi paling tidak dengan 4 kesaksian yang kemudian mengerucut kepada figur yang satu. Itu sangat boleh jadi, itu semuanya benar adanya,” kata dia.
Mantan Panglima ABRI itu juga mengatakan, konfigurasi anatomi kerusuhan 21-22 Mei 2019 akan terbuka secara utuh pada saatnya nanti. Namun, ia menegaskan, hal itu tentu butuh waktu.
“Itu proses hukum, kan perlu pembuktian, perlu kesaksian dan sebagainya. biarkan polisi tenang untuk melaksanakan pengusutan itu,” kata Wiranto.
Menurutnya, setidaknya saat ini masyarakat sudah paham bahwa isu-isu yang beredar soal kepemilikan senjata itu bukanlah kabar yang bohong. Misalnya, isu-isu senjata yang tidak berfungsi lagi, isu-isu senjata akan dimasukkan ke museum Kopassus sudah terbantahkan oleh sejumlah saksi.
“Lalu bagaimana ini, tentu perlu ada suatu benang merah apakah senjata ilegal ini ada kaitannya dengan masalah 21-22, ini kan perlu pendalaman,” kata Wiranto. (Albar)
