Kamis, 24 Oktober 19

Wiranto Ingin Ikut Jejak Airlangga Hartarto

Wiranto Ingin Ikut Jejak Airlangga Hartarto
* Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto.

Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet. Pada reshuffle jilid III ini, Jokowi menambah satu kursi buat Partai Golkar yakni Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Sementara posisi Menteri Perindustrian masih tetap dijabat Airlangga Hartarto yang juga merangkap Ketua Umum Partai Golkar. Sikap Jokowi mempertahankan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian dinilai tidak sesuai dengan komitmen Jokowi yang tidak menginginkan kabinetnya diisi rangkap jabatan.

Namun rupanya, kelihaian Partai Golkar dalam melakukan lobi terhadap Istana ditiru oleh Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. Wiranto disebut tengah melakukan manuver untuk mengembalikan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura, setelah muncul petisi mosi tidak percaya dengan kepemimpinan Oesman Sapta dari 27 DPD.

“Memang nampaknya, Wiranto punya obesisi ambil alih kembali Hanura karena ada peluang rangkap jabatan,” ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Obsessionnews.com, Rabu (17/1/2018).

Berkaca pada posisi Airlangga yang tidak dicopot dari posisi menteri meski merangkap jabatan kata Pangi, bisa memberikan contoh kepada yang lain untuk mengejar posisi yang sama. Terlebih Hanura sudah mendapatkan tambahan satu kursi dengan masuknya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden.

“Mestinya pak Jokowi komitmen dengan janji awal beliau ketika mula-mula kabinet dibentuk yaitu kabinet tanpa bagi bagi kekuasaan, kabinet ramping dan kabinet tanpa rangkap jabatan,” jelasnya.

Dengan masa pemerintahan Kabinet Kerja kurang dari satu tahun setengah ini menurut Pangi memang tidak begitu efektif. Sebab, para menteri yang baru dinilai tidak bisa membuat terobosan program kerja, melainkan hanya meneruskan program kerja yang sudah ada.

“Menteri baru saya hakul yakin ngak bakal bisa berbuat banyak, apalagi otak atik dan ganti kebijakan. Yang ada bagaimana menurut saya melanjutkan program yang masih tercecer, menteri baru dalam waktu satu tahun sangat mustahil bisa mengurai problem serius dan fundamental di kementerian tersebut,” jelasnya.

Pangi mengartikan reshuffle ini lebih kepada kepentingan Jokowi untuk mengamankan posisinya dalam menghadapi Pemilu 2019. Jokowi masih sangat membutuhkan dukungan dari partai lain di luar PDI-P yaitu Partai Golkar, Partai Hanura, dan juga partai pendukung lainnya.

“Kalau Jokowi melakukan reshuffle bukan soal bagaimana memperbaiki kinerja kabinet kerja Jokowi. Bukan itu dasar pijakannya namun lebih kepada bagaimana reshuffle dalam rangka memperkuat solidaritas, membangun konsolidasi politik, persiapan pilpres 2019 dan memuluskan langkan Presiden Jokowi untuk dua periode,” jelasnya.

“Jadi saya yakin Presiden Jokowi akan kembali menanyakan komitmen dan loyalitas menteri dalam rangka bagaimana beliau bisa menangkan pertarungan pilpres 2019,” kata Pangi yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting. (Albar).

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.