Jakarta, Obsessionnews – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida meminta Presiden Jokowi dan Wapres JK hendaknya memberikan penjelasan rinci kepada masyarakat luas tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan secara tiba-tiba setelah terjadi kenaikan harga minyak di pasar dunia.
“Sebab yang terjadi sekarang adalah tafsir masyarakat yang cenderung menganggap pimpinan negara sudah sangat nyata menerapkan kebijakan berwatak faham liberalisme, semua dikendalikan kehendak pasar,” ungkap La Ode kepada Obsessionnews, Minggu (29/3/2015) pagi.
La Ode menilai, kalau tidak salah, baru kali ini fluktuasi harga BBM benar-benar mengikuti harga pasar. “Padahal, konstitusi kita menganut paradigma intervensi atau kendali negara atas berbagai kebijakan yang terkait dengan kepentingan atau kebutuhan dasar rakyat banyak,” tegas Mantan Aktifis ini.
“Tolonglah dikonfirmasi lagi dengan pasal 33 UUD ‘1945, apakah kebijakan harga BBM ini sudah sejalan atau bertentangan. Rasa-rasanya ko bertentangan sehingga Jokowi harus segera evaluasi. Apalagi hampir semua kebutuhan pokok rakyat kian melambung tinggi tanpa kendali, di mana sebenarnya kewajiban pemerintah untuk campur tangan menstabilkannya. Ini semua indikasi tak terbantahkan bahwa semua sudah masuk dalam kendali pasar bebas,” kritiknya.
La Ode menganggap sikap para wakil rakyat di Senayan juga tidak jelas, tak lakukan koreksi terhadap perkembangan yang ada. “Mungkin sibuk urus konflik internalnya yang sebagian fraksi sangat bergairah intervensi oleh pihak penguasa. Seharusnya energi pihak penguasa sendiri harus digunakan untuk intervensi harga BBM, bukan intervensi parpol dan kekuatan di DPR,” paparnya.
Menurut La Ode, peran DPR sekarang tidak berjalan, apalagi mau peduli dengan penderitaan rakyat dari dampak domino kenaikan BBM sekarang. “Maka DPR juga boleh dikatakan tak ada gunanya ada di Senayan kalau ternyata tak peduli dengan derita rakyat atas kenaikan harga BBM dan lain dalam paradigma arus pasar,” kesalnya.
Pertanyaan sekarang, siapakah yang jadi pengendali kebijakan di negeri ini sehingga demikian bablas ke dalam arus liberalisme?” Presiden/Wapres mustinya lakukan instrospeksi atas kecenderungan ini. Apalagi sudah ada gejala akan maraknya gerakan parlemen jalanan, khususnya dari para mahasiswa, yang sampai pada rencana memberi batas waktu Mei pada Jokwi/JK,” tandasnya.
La Ode juga mengutarakan kekhawatiranya jika para aktivis mahasiswa yang lagi merilis agenda untuk turun kejalan menuntut pemerintah saat ini akan sia-sia. “Saya khawatir gerakan parlemen jalanan itu hanya akan timbul korban di kalangan aktivis, sementara Jokowi-JK akan terus tak peduli. “Jebakan liberalisme ini sekaligus pengabaian terhadap UUD 45,” tuturnya. (Asma)
