Kamis, 29 September 22

Waspadai Utang Warisan Pemerintah Baru

Waspadai Utang Warisan Pemerintah Baru

Jakarta – Meskipun di tahun 2014 ini pelanggaran beragama dan intoleransi di Indonesia menurun, namun Pemerintah perlu mewaspadai gerakan ISIS yang sudah menglobal di seluruh dunia. Apalagi berdasarkan laporan polisi bahwa warga negera Indonesia bergabung dengan Irak dalam anggota ISIS dengan jumlah sudah mencapai ratusan bahkan jutaan orang.

Hal ini dikemukakan Direktur The Wahid Institute, Zannuba Arifah Chafsoh Wahid alias Yenny Wahid, Senin (29/12/2014), dalam peluncuran laporan tahunan bertema kebebasan beragama/berkeyakinan dan intoleransi di Indonesia 2014 “Utang warisan pemerintah baru” di Kantor Wahid Institute, Jakarta Pusat.

“Pemerintah perlu mewaspadai atau mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi gerakan-gerakan intoleransi di Indonesia,” tandas Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Ia memaparkan, secara kuantitatif pada 2014 ini ada penurunan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sebanyak 42% dibandingkan tahun sebelumnya 2013, dari 245 peristiwa menjadi 154 kasus dan turun 12% dibanding tahun 2012.

Berdasarkan penemuan wahid institute menemukan peristiwa-peristiwa Kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dan intoleransi berkisar di 18 wilaya Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, NAD, Sumatera Barat, Sumatera Utara, NTB, NTT, Kepulauan Riau dan Papua.

“Kami tidak bisa menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB dan intoleransi hanya terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Keterbatasan jaringan yang kami miliki dan coverage media mengakibatkan wilayah-wilayah lain tidak bisa kami pantau secara maksimal,” pungkasnya.

The wahid Institute menggangap bahwa adanya penurunan KBB disebabkan ada kaitan berikut: Pertama, Momentun Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 telah mendorong banyak pihak kontestan pemilu berlomba-lomba  menunjukan diri sebagai pihak yang pro terhadap isu-isu toleransi dan anti kekerasan.

Kedua, Melalui konteks Pemilu legislatif dan Presiden isu toleransi merupakan salah satu fokus berita-berita media massa cetak, online, radio dan televisi. Ketiga, Gerakan masyarakat sipil dalam memantau, menyuarakan, dan mempublikasikan kasus-kasus pelanggaran KBB cukup berhasil membangun kesadaran publik.

Menurutnya, keberhasilan penurunan angka pelanggaran KBB merupakan bagian daripada tanggunggjawab negara dalam menyelesaikan kasus mendasar masalah-masalah KBB. Namun hingga saat ini ratusan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif ditingkat nasional dan lokal masih berlaku.

“Begitu pula sejumlah pelaku pelanggaran hukum terkait KBB belum terselesaikan menurut hukum yang ada. Bahkan hingga saat ini ratusan warga Syiah dan Ahmadiyah di transito masih menjadi pengungsi setelah keyakinan mereka di tolak warga di kampung mereka,” jelas Yenny.

“Namun kami lanjutnya mengganggap tahun 2014 menemukan langkah-langkah positif dan praktek baik pemerintahan baru Jokowi. Meskipun persoalan ini merupakan utang warisan dari pemerintahan yang lalu ke pemerintahan yang baru kami mengharapkan Presiden Jokowi-JK persoalan KBB tetap menjadi agenda utama juga,” tambahnya.

Diungkapkan, berdasarkan janji kampanye Presiden Jokowi-JK melalui Nawa Cita pernah berjanji akan menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan, serta memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langka-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatas namakan agama.

Yenny mengungkapkan, melalui temuan laporan tahunan The Wahid Institute yang diolah melalui pemberitaan media cetak maupun elektronik, fokus group diskusi dari beberapa daerah dan laporan jaringan WI serta pengumpulan data M-Pantau melalui media pengaduan menggunakan masyarakat lewat SMS,  akan diajukan juga sebagai rekomendasi kepada legislatif dan pemerintah serta berbagai pihak.

Rekomendasi The Wahid Institute:
– Mendesak pemerintah dan DPR agar melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan dan evaluasi  secara lebih ketat terhadap pelaksana UU pemerintah Daerah khususnya pembagian wewenang masalah agama antara Pusat dan Daerah.

– Mendesak Pemerintah dan DPR agar merevisi atau mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah yang melanggar KBB.

– Mendesak Pemerintah dan DPR agar segera menyusun UU tentang KBB untuk memperkuat jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada seluruh rakyat Indonesia.

– Diharapkan kepada Presiden Jokowi  agar merealisasikan janji-janji untuk menegakan konstitusi dan menjamin perlindungan KBB.

-Mendesak pemerintah dan DPR agar terus memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan hak beragama di Indonesia. (Asm)

Related posts