Rabu, 20 Oktober 21

Waspadai Manuver Tommy Soeharto

Waspadai Manuver Tommy Soeharto
* Tommy Soeharto (Foto: Edwin Budiarso/obsessionnews.com)

Jakarta, Obsessionnews – Orde Baru (Orba) tumbang pada 21 Mei 1998, bersamaan dengan jatuhnya Presiden Soeharto. Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dipaksa keluar dari Istana Presiden oleh gerakan reformasi. Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Golkar itu kemudian tutup usia karena sakit pada 2008. (Baca: Waspadai Kebangkitan Soehartoisme)

Orba memang identik dengan Soeharto dan Golkar. Akhir-akhir ini para pendukung Orba gencar mengampanyekan era emas Orba di berbagai media, termasuk di media sosial (medsos) dan menghujat pemerintah sekarang. Para pendukung Orba itu menyatakan zaman Orba lebih enak daripada zaman sekarang. Menurut mereka, di zaman Orba serba enak, aman, dan harga sembako murah. Di sisi lain mereka mengecam zaman sekarang yang penuh kerusuhan, harga sembako semakin mahal, dan tidak aman. (Baca: Di Era Soeharto Penduduk yang Minta Keadilan Dicap PKI)

Kampanye mengagung-agungkan Orba antara lain disuarakan oleh salah seorang anak Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau yang akrab dipanggil Tommy Soeharto. Jumat, 17 Juli 2015, dalam akun facebooknya, Hutomo Mandala Putra, dia mem-posting status yang berbunyi,”Konon Katanya Orde Baru Otoriter tapi nyatanya umat aman, kerukunan cukup terjaga, lalu era otodidak seperti saat ini aman apa tidak? ..Apa masih ada Rasa tenggang Rasa Dan saling menghormati? Kalau ada mungkin Hanya sekian Persen saja..”

Dia juga menyatakan dibutuhkan tangan besi untuk menggenggam keberagaman agar menyatu. Diperlukan ketegasan untuk menghilangkan keraguan.

Anggota Dewan Penasihat Golkar kubu Aburizal Bakrie itu akhir-akhir ini santer disebut-sebut akan maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia aktif menggalang dukungan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan Golkar. Seperti diketahui, Golkar terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Tommy disebut-sebut akan merebut posisi ketua umum Golkar dalam Munaslub tersebut. Jika skenario itu terwujud, maka lewat kendaraan Golkar ia memperoleh tiket untuk maju dalam Pilpres 2019. (Baca: Tommy Soeharto Capres 2019)

Untuk mendongkrak popularitasnya sekaligus memperluas dukungan, Tommy mendirikan organisasi kemasyarakatan (ormas) Himpunan Masyarakat Peduli (HMP) Indonesia di Solo, Juni 2015. Untuk menarik simpati masyarakat, HMP Indonesia menyelenggarakan mudik Lebaran gratis, memberi santunan kepada 1.000 anak yatim, serta kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi lainnya. (Baca: Tommy Soeharto Tepati Janji Lepas Mudik Gratis)

Penyerbuan Kantor DPP PDI
Manuver Tommy yang mengampayekan hal-hal serba enak di era Orba, dan mengecam pemerintahan sekarang, perlu diwaspadai. Masyarakat harus diberi pengertian bahwa di era Orba tak semuanya serba enak seperti yang dikampanyekan para pendukung Orba, termasuk Tommy.

Tommy jelas-jelas membabi buta menganggap era ayahnya adalah yang terbaik. Namun, dia menutup mata pada fakta di era Orde Baru banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satu contoh pelanggaran HAM yang terjadi di era Orba itu adalah tragedi berdarah 27 Juli 1996, yakni perebutan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jl. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat, oleh massa yang didukung penguasa. (Baca: Kantor PDI Saksi Bisu Kebengisan Rezim Orde Baru)

Di era Orba hanya terdapat tiga partai politik (parpol), yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PDI. Di era Orba itu Soeharto memerintah dengan tangan besi. Jenderal Besar ini tidak mau disaingi oleh siapapun. Dia cepat melibas orang-orang yang berpotensi menggoyang kursi kekuasaannya.

Di pentas politik penguasa Orba ini dengan berbagai cara memenangkan Golkar. Dalam enam kali pemilu, yakni Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997, Golkar selalu tampil sebagai juara. Sementara PPP dan PDI menduduki peringkat kedua dan ketiga.

Soeharto memang berkepentingan memenangkan partai beringin untuk melanggengkan kekuasaannya. Dia tak mau PPP dan PDI menjadi besar. Oleh karena itu Soeharto selalu mengobrak-abrik PDI dan PPP.

Salah seorang politikus yang dinilai berpotensi mengancam kekuasaan Soeharto adalah Megawati Soekarnoputeri. Popularitas puteri Presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno melejit ketika dia kali terpilih menjadi anggota DPR dari PDI pada Pemilu 1987 dan Pemilu 1992.

Nama Megawati kian populer ketika tahun 1993 terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 dalam Kongres PDI di Surabaya, Jawa Timur. Ia menggantikan Soerjadi.

Terpilihnya Megawati sebagai bos PDI tersebut membuat Soeharto murka. Soeharto khawatir PDI di bawah kepemimpinan Megawati akan menjadi besar, dan mengancam keberadaan Golkar. Soeharto menyadari Megawati tidak bisa disetir. Untuk itu berbagai cara dilakukan menggulingkan Megawati. Pemerintah menciptakan konflik di internal PDI, mengadu domba kubu Megawati dengan kubu Soerjadi. Pemerintah tak mengakui kepemimpinan Megawati dan mengizinkan digelarnya Kongres PDI tandingan di Medan, Sumatera Utara, 22-22 Juni 1996 yang diadakan kubu Soerjadi. Dalam Kongres PDI di Medan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet tersebut, Soerjadi terpilih menjadi Ketua Umum.

Pemerintah merestui PDI dipimpin Soerjadi, dan mencoret semua daftar calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 1997 versi Megawati. Yang diakui pemerintah hanya daftar caleg versi Soerjadi.

Manuver rezim Soeharto itu membuat para kader dan simpatisan PDI Megawati marah. Mereka menduduki kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka membuat panggung demokrasi dan berorasi menghujat pemerintah.

Tanggal 27 Juli 1996 kantor DPP PDI diserbu orang-orang tak dikenal dengan senjata tajam dan senjata api. Anehnya, aparat keamanan yang berada di lokasi itu membiarkan saja penyerangan tersebut. Para kader dan simpatisan PDI melakukan perlawanan dengan tangan kayu dan senjata tajam. Namun, mereka kalah. Banyak di antara mereka yang terluka berat. Akhirnya para pendukung Megawati berhasil diusir dari gedung itu dan Megawati dilarang berkantor di tempat tersebut.

Pada Pemilu 1997 Golkar kembali menjadi pemenang dengan memperoleh 325 kursi di DPR, sedangkan pada Pemilu 1992 mendapat 282 kursi. Sedangkan PPP mendapat limpahan suara dari pendukung Megawati. Dalam Pemilu 1997 PPP mendapat 89 kursi, sedangkan pada Pemilu 1992 memperoleh 62 kursi. Yang ironis adalah PDI. Dalam Pemilu 1997 PDI hanya memperoleh 11 kursi, sedangkan pada Pemilu 1992 mendapat 56 kursi.

Setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, Megawati mendeklarasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan ia menjadi ketua umumnya hingga kini. PDI-P berkantor di Jl. Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di kantor inilah Megawati berhasil mengantarkan PDI-P memenangkan Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di era reformasi. Dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden, sedangkan yang menjadi Presiden adalah KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Selanjutnya naik kelas menjadi Presiden pada tahun 2001, menggantikan Gus Dur yang diberhentikan oleh MPR.

Pada Pemilu 2004 perolehan suara PDI-P merosot dan harus puas duduk di peringkat kedua setelah Golkar. Perolehan suara PDI-P kembali melorot pada Pemilu 2009. PDI-P berada di urutan ketiga setelah Partai Demokrat dan Golkar.

Pada Pemilu 2014 barulah PDI-P bangkit kembali dan menjadi pemenang. Selain itu juga sukses mengantarkan seorang kadernya, Joko Widodo (Jokowi), menjadi Presiden periode 2014-2019. (Arif RH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.