Jakarta, Obsessionnews – Pengamat politik energi, Yusri Usman, menekankan agar masyarakat dalam menggunakan petralite lebih hati-hati. Menurutnya, kalau mafia minyak tidak diwaspadai maka ada kecenderungan penyalahgunaan kualitas petralite.
“Hati-hati dengan petralite harus dicek dulu aromatiknya, sebab kulitas petralite itu bisa dicampur misalnya dalam satu tangker muat 40 liter maka tinggal beli 20 liter RON 88 dan 20 liter RON 92 itu sudah jadi petralite,” ungkapnya kepada wartawan usai acara diskusi Aktual Forum bertema Sengkarut Tata Kelola Energi Era Jokowi-JK, Jakarta Pusat, Minggu (31/5/2015).
Ia mengingatkan, harus ada monitor terhadap kilang-kilang dengan standar ukuran 0,005% dan kalau tidak mencapai maka ada permainan. “Minyak harus diperiksa dulu minyak berat apa minyak ringan. Tidak boleh sembarangan masuk, itu malah merugikan kilang. Sebab, itu juga harus dicek! Kalau tidak, itu ada pidananya,” tandasnya.
Yusri menilai, tim reformasi tidak menemukan persoalan minyak yang nggak bisa ke Balongan tiba-tiba ditempatkan ke Cilacap. “Perlu dicek kualitas minyak sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat!” serunya.
Ia pun mempertanyakan, mengapa tim reformasi tidak merekomendasikan, apalagi hal ini harus diselidiki. “Sebenarnya ini harus ditindaklanjuti oleh pihak aparat hukum, baik itu dari polisi, KPK dan Kejaksaan, itu yang ditunggu-tunggu dari masyarakat. Jangan-jangan harga BBM naik gara-gara permainan-permainan, rakyat itu kan hanya tahunya harga BBM itu murah,” tegasnya.
Menurutnya, hasil analisis kilang harus dibeberkan ke publik, dan tidak boleh sembarangan, begitu pun penegak hukum harus ikut mengawasi. “Tidak bisa sembarangan, tidak boleh langsung percaya pada Pertamina, penegak hukum juga harus punya analisas secara diam-diam,” tuturnya.
Yusri mengungkapkan, kulitas dan volume perlu diperhatikan tidak mesti tergantung pada harga saja. “Ada juga murah di sini, jangan-jangan dimainkan volume kilang, SPBU kadang-kadang nggak benar. Enam bulan lalu di Jawa Timur Kejaksaan Tinggi menemukan 60 SPBU diperiksa berarti ada indikasi itu. Jadi, kilang itu ditempatkan di Indonesia dan pemerintah harus memberdayakan itu,” bebernya. (Asma/Popi)
