Jakarta, Obsessionnews – Anggota Ombudsman Republik Indonesi (ORI) Laode Ida menilai hengkangnya sejumlah perusahaan multi nasional tidak menutup kemungkinan akan menambah tumpukan karyawan mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi sejak setahun lalu.
Berbagai isu kontras bahwa Indonesia dinilai tidak lagi menarik dijadikan investasi karena peristiwa angkat kaki alias gulung tikar, fakta tersebut tak bisa terbantahkan kalau invesatasi di negeri ini tidak kondusif.
Menurut Laode, kondisi tersebut bagian dari tantangan serius pemerintahan Jokowi. Di posisi yang sama, saat ini ketimpangan sosial semakin melebar, jumlah orang miskin kian bertambah, akibat dari melonjaknya harga pangan dan kebutuhan sehari-hari. “Karena dampaknya sangat luas di masyarakat, ya niscaya beban sosial kian berat,” ungkapnya pada Obsessionnews.com, Jumat (5/2/2015).
Oleh karena itu, Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah Jokowi tidak boleh mengabaikan hal tersebut. “Karena rakyat yang alami, masalah harus cepat dicarikan jalan keluarnya. Sebab rakyat harus dilayani agar dapat hidup dengan layak dan sejahtera,” harapnya.
La Ode juga mengusulkan agar Presiden Joko Widodo perlu pertimbangkan atau melakukan 5 kebijakan strategis diantaranya : Pertama perbanyak atau genjot proyek-proyek padat karya, yang memiliki daya serap tinggi. “Program seperti ini terbukti manjur dalam lewati krisis diawal reformasi,” terangnya.
Kedua, pemerintah harus fungsikan Badan Layanan Umum (BUL) yang ada disejumlah instansi. Sebab kata Laode selama ini peran BUL tidak signifikan menghidupi ekonomi rakyat, padahal dana yang tersedia banyak. Selain itu masih ada tradisi persulit melayani kebutuhan masyarakat.
Ketiga menurutnya perlu membangun kemitraan dengan pebisnis yang tidak persulit agenda-agenda investasi. Tentunya lanjut Laode tidak bermusuhan, atau mengesploitasi mereka, sebagaiman kerap terjadai. “Justru pemerintah harus semangati pebisnis untuk perbanyak investasi berdaya serap tenaga kerja yang tinggi,” tuturnya.
Keempat pemerintah perlu memfasilitasi kelompok-kelompok yang terkena PHK untuk mengembangan usaha produktif. Serta strategi. Dan kelima, mestinya pemerintah mencegah masuknya tenaga kerja asing jika keperluan pekerjaan bisa ditangani oleh tenaga kerja lokal. (Asma)
