Jakarta , Obsessionnews – Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dipaksa turun dari kursi kekuasaannya oleh gerakan reformasi pada 21 Mei 1998. Akhir-akhir ini para pendukung mantan penguasa Orde Baru itu gencar sekali mengampanyekan keberhasilan pembangunan di era Soeharto, dan menghujat pemerintahan sekarang. Di berbagai daerah dapat dijumpai poster foto Soeharto yang tersenyum sambil melambaikan tangan dengan tulisan ‘Piye Kabare? Enak jamanku toh?’
Mbak Titiek, salah seorang anak Soeharto, menilai 17 tahun reformasi tak menghasilkan kemajuan. Jumlah orang miskin semakin banyak. Menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPR ini di kompleks DPR/MPR Mei 2015 lalu, dari kunjungannya ke berbagai daerah masyarakat menyatakan enakan zaman Soeharto.
Kampanye ‘Piye Kabare? Enak jamanku to?’ yang diperkuat oleh pernyataan Mbak Titiek itu harus dilawan, karena hal itu menyesatkan. Kebangkitan Soehartoisme harus diwaspadai. Kampanye ‘Piye Kabare? Enak jamanku to?’ tersebut bertujuan Golkar ingin kembali berkuasa.
Masyarakat, terutama generasi muda, harus diberikan informasi sepak terjang Soeharto yang membuat ekonomi Indonesia terpuruk menjelang berakhirnya kekuasaannya. Sisi-sisi negatif tentang Soeharto harus dibongkar untuk menangkal kampanye ‘Piye Kabare? Enak jamanku to?’
Halalkan Segala Cara
Soeharto identik dengan Golkar, karena dialah pendiri partai beringin ini. Di masa kekuasaannya yang menghalalkan segala cara, Golkar memenangkan enam kali pemilu, yakni Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997.
Golkar kuat karena didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), birokrasi, dan kader-kader Golkar, atau yang populer dengan sebutan ABG.
Berbagai kecurangan pelaksanaan pemilu di era Orde Baru sering diprotes oleh dua lawan Golkar, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Namun, protes itu dianggap angin lalu. Protes itu sia-sia, sebab penyelenggara pemilu adalah pegawai negeri yang notabene kader Golkar.
Rezim Orde Baru melakukan teror kepada masyarakat. Aparat pemerintah memaksa warga harus memilih Golkar. Siapa yang tak memilih Golkar bakalan dipersulit mengurus sesuatu.
Raja KKN
Selama berkuasa Soeharto menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya keluarganya dan antek-anteknya. Ia melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan dijuluki Raja KKN.
Soeharto adalah Ketua Dewan Pembina Golkar. Ia menempatkan dua anaknya, Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo, dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar periode 1993-1998. Mbak Tutut menempati jabatan salah satu Ketua DPP, sedangkan Bambang menduduki posisi Bendahara Umum.
Yang mencolok, tanpa malu-malu Soeharto mengangkat Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet VI tahun 1997. Krisis ekonomi tahun 1997 yang berlanjut ke krisis kepercayaan tahun 1998 menjungkalkan kekuasaan Soeharto. Wakil Presiden BJ Habibie kemudian naik kelas menjadi Presiden.
Sebagai ‘anak emas’ Soeharto, Habibie melindungi Soeharto. Buktinya, ia tidak melaksanakan keputusan MPR yang memerintahkan mengusut dugaan KKN yang dilakukan Soeharto dan kroninya.
Gampang Cap PKI
Soeharto adalah seorang diktator. Semua keinginannya harus dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat hidup dalam cengkraman ketakutan.
Aktivis pro demokrasi dan Ketua Dewan Pakar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Giat Wahyudi mengungkapkan, orang-orang yang tanahnya tergusur dan menuntut ganti rugi dicap PKI. Begitu gampangnya rezim Soeharto menuduh orang-orang yang menuntut keadilan sebagai PKI tanpa dilandasi bukti yang kuat.
Membredel Pers
Di era Soeharto tak ada kebebasan pers. Pers yang bersikap kritis kepada pemerintah langsung dibredel. Pemerintah melalui Departemen Penerangan mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) media yang vokal.
Pada Juni 1994 pemerintah mencabut SIUPP tabloid DeTIK, Majalah TEMPO, dan Majalah Editor. Sebelumnya pemerintah juga membredel koran Sinar Harapan.
Menculik Aktivis Pro Demokrasi
Selain pers, Soeharto juga membungkam suara aktivis pro demokrasi. Rezim Soeharto menculik dan menghilangkan nyawa para aktivis pro demokrasi. Dengan cara kotor ini Soeharto mempertahankan kekuasaannya.
Pasca Soeharto dilantik kembali menjadi Presiden tahun 1997, muncul ketidakpuasan terhadap dirinya dari kalangan aktivis pro demokrasi. Mereka berdemonstrasi menuntut Soeharto turun. Soeharto marah. Di kemudian hari para aktivis itu diculik. Beberapa orang masih hidup, sedangkan aktivis-aktivis lainnya tak ketahuan rimbanya hingga kini. Beberapa aktivis yang masih hidup itu antara lain Budiman Sudjatmiko, Andi Arief, dan Pius Lustrilanang. (Arif RH)
