Jakarta, Obsessionnews.com – Zaman dahulu orang berperang menggunakan senjata. Kini tak lagi. Ada ancaman perang yang lebih berbahaya, yaitu perang moderen. Jenis perang ini bersifat non militer.
Hingga saat ini belum diatur oleh Konvensi Jenewa. Akibatnya, negara-negara yang runtuh akibat serangan yang dilancarkan oleh negara-negara lain, tidak bisa mengadu kepada lembaga internasional manapun atas nasib malang yang dialaminya. Padahal banyak contoh negara runtuh akibat serangan tersebut.
Perang modern misalnya information and ideological welfare. Perang ini menyebabkan ditinggalkannya ideology dan dasar negara dan didudukinya wilayah suatu negara secara de facto oleh kekuasaan negara asing dengan berbagai alasan.
Financial welfare adalah perang yang menyebabkan kacau balaunya berbagai data yang digunakan negara yang bersangkutan, dikuasainya sebagian besar sumber daya alam melalui manipulasi perizinanoleh berbagai korporasi asing. Dipengaruhinya proses legislasi, kebijakan eksekutif atau putusan pengadilan oleh para pelobi yang bekerja untuk kepentingan asing.
Sayangnya, kondisi ini belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah, terbukti paket undang-undang pertahanan yang berlaku sekarang sudah out of dated dari tahun 2002 dan 2004.
Berbagai perang modern seperti information and ideological welfare, financial welfare, dan cyber welfare, juga belum mendapat perhatian bersama, sekalipun kini mulai tumbuh kesadaran bahayanya kondisi tersebut.
Menurut Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bangsa (YSNB) Pontjo Sutowo, kondisi krusial tersebut seharusnya menjadi momen untuk menghimpun seluruh pemikiran kita sebagai bangsa untuk mengambil langkah yang dianggap perlu agar Ketahanan Nasional semakin kokoh. Selain itu segala kerentanan dapat ditanggulangi agar kelangsungan hidup bangsa dapat terjamin.
“Kita sebenarnya memiliki seluruh perangkat lunak yang mampu menahan perang modern, seperti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dijabarkan dalam Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional,” ucap Pontjo dalam keterangan resminya kepada Obsessionnews.com, Kamis (12/4/2017)
Perangkat lunak tersebut, ungkap Pontjo yang juga Ketua Umum FKPPI dan Aliansi Kebangsaan ini menjelaskan, penggunaannya sepenuhnya dipundak pemerintah. Pemerintah seharusnya aktif memaksimalkannya.
“Namun mengingat UUD 1945 menyatakan jika pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, maka diperlukan keterpaduan keduanya”, kata Pontjo Sutowo dalam Pembukaan Diskusi Panel Serial (DPS) 2017-2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (8/4/2017).
Sementara, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menyatakan jika kekuatan bersenjata hanya dapat menyumbangkan 1 persen di dalam masalah perang modern. Sedangkan 99 persen sisanya adalah dengan kekuatan soft power yaitu dengan memenangkan hati nurani rakyat. Kekuatan hati nurani rakyat tersebut adalah membangun kekuatan idealisme rakyat.
“Strategi pertahanan khas Indonesia dalam menghadapi perang modern adalah membangun kekuatan idealis hati nurani, yang merupakan penggabungan antara kekuatan soft power keluar (melalui diplomasi pertahanan kawasan) dan penyiapan kekuatan hard power ke dalam dengan sistem pertahanan rakyat semesta,” ucap Ryamizard.
Menurutnya, konsep-konsep tersebut harus lebih mengedepankan penguatan jiwa dan idealis bangsa sebagai kekuatan utama. Ini dapat dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai dan semangat kesadaran bela negara. Hal tersebut merupakan metode yang telah terbukti ampuh dan handal guna menangkal seluruh bentuk ancaman terhadap keutuhan dan integritas bangsa dan negara Indonesia.
Ryamizard berharap agar membangun idealisme rakyat tersebut tidak menjadi retorika saja, namun harus mampu diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata dalam produk kebijakan yang ada, serta di seluruh aktifitas komponen anak bangsa. (Popi)
