Senin, 27 September 21

Warga ‘Kudeta’ Masjid

Warga ‘Kudeta’ Masjid
* Shalat tarawih

Oleh: Tarmidzi Yusuf, Pegiat Dakwah Islam

RW dan masjid dua lembaga yang berbeda. RW dan RT bagian terendah dalam pemerintahan desa yang bersifat administratif. RW dan RT tidak punya kewenangan otoritatif. Yang punya kewenangan otoritatif tentu saja kepala desa yang dipilih dari dan oleh warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan masjid lembaga otonom yang secara kepemilikan bisa milik para jamaah, pribadi, organisasi atau pemerintah.

Koq masjid dikudeta RW. Apa pokok masalahnya? Berbeda pendapat dalam mensikapi fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Masjid pro fatwa MUI. Shalat berjamaah di rumah selama masa pandemi covid-19 khususnya di wilayah zona merah. Sedangkan RW dan RT menolak shalat berjamaah di rumah sebagaimana fatwa MUI. Tepatnya, shalat berjamaah di masjid.

Alasannya? Banyak. Diantaranya, pasar-pasar masih dibuka tidak ditutup. Sementara masjid lebih steril dari pasar. Pasar jorok dan kotor. Masjid selain tempat suci juga para jamaahnya selalu menjaga wudhu.

Pendapat tersebut benar 100% tapi tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Berbeda kewenangan. Pasar dibawah otoritas pemerintah yang selama masa pandemi di atur oleh peraturan pemerintah daerah tentang PSBB.

Sementara masjid dalam otoritasnya MUI tentang boleh tidaknya umat Islam shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19.

Inilah umat Islam. Mudah sekali terbelah dalam mensikapi fatwa MUI dan masalah-masalah lainnya. Padahal ketaatan terhadap ulama bagian dari ketaatan terhadap ulil amri (QS. An-Nisa’: 59).

Kita dibolehkan berbeda pendapat asal ada rujukannya. Misalnya, ada fatwa ulama yang membolehkan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemi covid-19. Bila ada, kita harus berlapang dada dengan _ikhtilaf_ tersebut.

Sebaliknya, bila tidak ada fatwa ulama selain fatwa MUI kita harus mengikuti fatwa MUI tersebut. Terlepas sepakat tidaknya kita dengan fatwa tersebut. _Sami’na wa athona_. Apalagi sudah banyak contoh dari para sahabat _radhiyallahu anhum_ saat menghadapi pandemi.

Implementasi dari fatwa MUI tersebut adalah otoritas masjid bukan otoritas RW dan RT. Sekalipun dalam rapat mayoritas peserta setuju shalat berjamaah di masjid. Kebenaran tidak diukur sedikit banyaknya pendapat orang. Kebenaran diukur berdasarkan al-Qur’an, hadits shahih dan ijma’ para ulama.

Bagaimana bila masjid dan RW sepakat menyelenggarakan shalat berjamaah di masjid? Tentu saja yang harus diikuti fatwa MUI karena MUI kumpulan para ulama yang punya ilmu syar’i. Sementara pengurus masjid dan RW apakah punya kapasitas berfatwa boleh tidaknya shalat berjamaah di masjid? Apakah keputusan tersebut berdasarkan ilmu dan emosi tentu anda sendiri yang bisa menilai kapasitas orang-orang tersebut.

Bagaimana kalau ketua masjid tidak sependapat dengan RW dan para jama’ah? Tentu saja ketua masjid lebih berhak diikuti dibandingkan para jama’ah dan pengurus RW. Alasannya? Ketua masjid punya otoritas penuh karena kewenangan jama’ah telah dilimpahkan pada ketua masjid saat pemilihan ketua masjid. Begitulah cara berorganisasi yang baik bukan dengan cara keputusan bersama apalagi peserta yang diundang yang pro dengan RW dan RT.

Bagaimana kalau ngeyel? Terserah sama pemerintah mau ditertibkan atau dibiarkan. Wait and see!.

Bandung, 17 Ramadhan 1441/10 Mei 2020

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.