Minggu, 24 September 23

Wapres Resmikan Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi

Wapres Resmikan Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi

Jakarta, Obsessionnews.com – Sejak meluncurkan program deregulasi perekonomian pada 9 September 2015, pemerintah telah menerbitkan 12 paket kebijakan ekonomi guna menyederhanakan peraturan dan meningkatkan daya saing perekonomian.

Untuk memastikan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan dan yang akan diluncurkan berjalan dengan baik, Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Satgas ini dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh tiga orang wakil ketua, yaitu Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Seskab Pramono Anung dan Koordinator Tenaga Ahli Kantor Wapres, Sofyan Wanandi.

Satgas yang baru dibentuk ini dibagi menjadi empatkelompok kerja (pokja). Pokja I membidangi kampanyedan diseminasi kebijakan, diketuai oleh Mendag Thomas Trikasih Lembong dengan wakil ketua Kepala BKPM Franky Sibarani. Pokja II membidangi percepatan dan penuntasan gegulasi, diketuai oleh Kepala KSP Teten Masduki dan wakil ketua Mensesneg Pratikno.

Sedangkan Pokja III membidangi evaluasi dan analisa dampak diketuai oleh Deputi Senior BI Mirza Adityaswara dan wakil ketua Ekonom Senior RadenPardede. Serta Pokja IV yang membidangi penanganan dan penyelesaian kasus dipimpin Menkumham Yasona Laoly dan wakil ketua Staf Khusus Menpolhukam Purbaya Yudhi Sadewa.

Seluruh tugas pokja-pokja ini dibantu sebuah Unit Pendukung dari kantor Kemenko Perekonomian yang dipimpin Sesmenko Lukita Dinarsyah Tuwo dan wakil ketua Deputi V Bidang Industri dan Perniagaan Edy Putra Irawady.

“Satgas ini akan mengefektifkan pelaksanaan seluruh Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah, termasuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan,” ujar Ketua Satgas Darmin Nasution.

“Di dalamnya tentu termasuk diseminasi informasi dengan target para pelaku usaha dan investor, baik di dalam maupun luar negeri, asosiasi-asosiasi, masyarakat umum dan aparat pemerintah sendiri, baik di pusat maupun daerah,” lanjut Darmin. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.