Kamis, 26 Mei 22

Wapres JK akan Jadi Saksi Meringankan Jero Wacik

Wapres JK akan Jadi Saksi Meringankan Jero Wacik
* Jero Wacik.

Jakarta, Obsessionnews – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengajukan nama Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai saksi ade charge untuk meringankan dirinya, selaku terdakwa kasus dana operasional menteri.

“Tentu saya merasa perlu mendengarkan kesaksian beliau (Wapres JK),” ujar Jero Wacik di dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).

Jero mengkonfirmasi bahwa Wapres JK bersedia hadir di persidangan yang dijadwalkan pada, Kamis (14/1/2016), pukul 10.00 WIB. Sebagai menteri yang pernah bekerja sama pada masa KIB I, Jero memandang perlu kesaksian JK.

“Sabar. Saya sudah terima kasih, karena beliau akan jadi saksi meringankan bagi saya,” katanya.

Sidang hari ini mestinya dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, akan tetapi Jero meminta sidangnya ditunda setelah, JK akan bersaksi. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Jero untuk mengajukan saksi-saksi.

Tanggal 17 Januari 2016, masa penahanan politikus Demokrat itu akan berakhir, sehingga majelis hakim berupaya mempercepat persidangan yang bersangkutan. Setelah pemeriksaan terdakwa, sidang selanjutnya yakni pembacaan tuntutan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Jero Wacik telah menyalahgunakan wewenang yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 8 miliar. Terdakwa menggunakan DOM (dana operasional menteri) di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk keperluan pribadi dan keluarganya.

Jaksa memaparkan, perbuatan Jero Wacik saat menjadi menteri itu bertentangan dengan Keppres No 42/2002 terkait Pedoman Pelaksanaan APBN. Padahal DOM tersebut seharusnya digunakan sebagai operasional dirinya sebagai menteri, bukan keperluan pribadi dan keluarganya.

“Yaitu memperkaya diri sendiri sejumlah Rp 7.337.528.802 dan keluarga terdakwa sebanyak Rp 1.071.088.347, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 8.408.617.149,” papar Jaksa Dody Sukmono.

Tidak hanya itu, untuk mengalokasikan dana ini, Jero Wacik secara langsung menunjuk Pejabat Pelaksana Anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kemenbudpar, Wardyatmo. Ia juga menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan (Menteri) pada Biro Umum Setjen Kemenbudpar Luh Ayu Rusminingsih sebagai bendahara dalam mengurus uang DOM.

“Seharusnya uang DOM ini digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga atau kebutuhan operasional menteri, tetapi terdakwa meminta dan menerimanya langsung secara tunai dengan menandatangani kuitansi penerimaan uang. Sedangkan sisanya dikelola oleh Luh Ayu Rusminingsih untuk operasional kegiatan menteri setiap bulan,” urai jaksa.

Saat menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada 2008-2011, alokasi DOM yang didapat Jero Wacik adalah Rp 300 juta setiap bulan selama setahun. Jumlahnya mencapai Rp 3,6 miliar.

“Uang DOM yang digunakan untuk keperluan pribadi keluarga terdakwa Rp 583.821.400. Untuk uang yang dipakai terdakwa, Luh Ayu Rusminingsih, Siti Alfiah dan Murniyati Suklani membuat pertanggungjawaban DOM yang tidak menunjukkan keadaan sebenarnya,” pungkas jaksa.

Selain itu, Jero Wacik menggunakan uang negara yang ada di Kementerian ESDM untuk biaya pencitraan melalui sebuah media. Jero meminta Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno menyediakan uang tersebut. Waryono kemudian membuat kontrak kerja sama dengan media itu. Pada perjanjiannya, biaya yang disepakati untuk pencitraan Jero Wacik sebesar Rp 3 miliar.

Dalam dakwaan jaksa, Jero Wacik diancam pidana dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.