Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) sempat membantah adanya kabar penyanderaan terhadap tujuh Anak Buah Kapal (ABK) yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Menurutnya, hingga kemarin ia belum menerima laporan yang membenarkan adanya penyanderaan kembali oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.
Namun, pada akhirnya pada Jumat (24/6/2016) pagi, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membenarkan adanya penyanderaan terhadap tujuh orang WNI yang diduga dilakukan kembali oleh kelompok Abu Sayyaf.
Jusuf Kalla menyoroti terjadi kesimpangsiuran informasi atas kasus penyanderaan tujuh ini. Kesimpangsiuran informasi ini membuat pemerintah lamban mengambil keputusan.
“Mula-mula diinformasikan ada, kemudian disampaikan ada info belum detail. Kita kadang-kadang informasi kurang akurat tapi sudah ditegaskan ada,” ujar Wapres JK di kantornya, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
JK menjelaskan bahwa informasi di daerah terpencil memang terkadang tidak akurat sehingga membutuhkan waktu untuk memastikannya. Meski demikian, Kalla mengatakan, pemerintah kini tengah berupaya untuk mengembalikan ketujuh sandera tersebut ke keluarga masing-masing.
“Sekali lagi soal sandera, Kemlu, BIN, TNI pasti sedang berusaha untuk selesaikan itu,” kata Wapres JK.
Informasi penyanderaan awalnya diungkapkan Megawati, istri Ismail, yang merupakan juru mudi kapal TB Charles 001 dan tongkang robi 152, yang disandera kelompok tersebut. Mega dihubungi suaminya melalui sambungan telepon yang nomor panggilannya berasal dari Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Ismail memerintahkan Mega untuk mencari wartawan, kepolisian setempat, pemerintah Indonesia, dan pihak PT PP Rusianto Bersaudara. Namun, kabar penyanderaan itu dibantah oleh sejumlah pihak di tanah air.
Sehari kemudian, Sekjen Kemenhan, Laksamana Madya TNI Widodo menyebut, ada potensi besar yang mengarah terhadap penyanderaan tujuh WNI oleh kelompok bersenjata Filipina. Hal senada juga disampaikan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda Kalimantan Timur Yus Kasmany menyatakan, ada indikasi tujuh ABK TB Charles disandera.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi juga telah memastikan kebenaran informasi yang beredar terkait penyanderaan WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan, pada 20 Juni 2016 lalu.
Retno mengatakan penyanderaan terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap pada 20 Juni 2016 yaitu pada sekitar pukul 11.30 dan pukul 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda. Pada saat penyanderaan, kapal membawa 13 ABK, namun hanya tujuh ABK yang disandera sedangkan enam ABK lainnya dibebaskan.
Penyanderaan ini adalah untuk ketiga kalinya melibatkan WNI, untuk itu, Retno mendesak agar Pemerintah Filipina bisa memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan sehingga tidak menganggu kegiatan ekonomi di kawasan sekitarnya. Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia siap memberikan kerjasamanya.
Dalam dua peristiwa sebelumnya, Pemerintah Indonesia berhasil melakukan pembebasan keseluruhan ABK tanpa tebusan apa pun. Penculikan ABK pertama kali terjadi pada 26 Maret yakni sebanyak 10 ABK, kemudian pada 15 April 2016 sebanyak empat ABK, dan terakhir 20 Juni 2016 sebanyak tujuh ABK. (Has)
