Wakil Presiden Boediono (ist).
Hasan S
Jakarta- Wakil Presiden Boediono mengingatkan agar birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah harus bebas dari kepentingan politik dan bisnis. Jika tidak dipisahkan maka hal itu dikhawatirkan dapat memberikan dampak kegagalan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh jajaran pemerintahan.
“Birokrasi diciptakan untuk melaksanakan kepentingan puiblik,” kata Wapres Boediono saat meresmikan penetapan 98 pemda pilot project reformasi birokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Penetapan 98 pemda sebagai pilot project ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 96 tahun 2013 tentang penetapan pilot project bagi pemda. Jumlah tersebut terdiri dari 33 pemerintah provinsi, 32 ibukota provinsi serta 35 kabupaten.
Dengan dilakukan pencanangan ini diharapkan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah semakin bergairah dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, kompeten dan melayani masyarakat.
Sebab itu, Penting bagi Wapres adalah pimpinan daerah harus melakukan pengawasan yang intensif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi. “Harus kita amankan kalau tidak reformasi kita gagal,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengungkapkan bahwa secara formal proses reformasi birokrasi pemda sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2012. Hal itu ditandai dengan terbitnya Permen PANRB No. 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.
“Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi pemda dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan masing-masing pemda,” tuturnya.
Penetapan pemda sebagai pilot project reformasi birokrasi, lanjut Azwar, merupakan langkah awal guna memastikan keberhasilan reformasi birokrasi itu sendiri. “Namun hal itu tidak menutup kemungkinan bagi pemda lain yang tidak ditetapkan sebagi pilot project untuk melakukan reformasi birokrasi,” tambahnya.
Untuk diketahui, reformasi birokrasi dikelola dalam suatu manajemen nasional di bawah koordinasi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin oleh Wapres Boediono dan Menteri PANRB selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
