Rabu, 20 Oktober 21

Wamen ATR/BPN Dorong Pembangunan Wilayah NTT Melalui Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Wamen ATR/BPN Dorong Pembangunan Wilayah NTT Melalui Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan
* Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra menghadiri pertemuan di Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT. (Foto: Humas Kementerian ATR/BPN)

Kupang, Obsessionnews.com – Mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra menghadiri pertemuan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/09/2021). Kegiatan ini sekaligus merefleksi kunjungan kerjanya selama 8 hari di Provinsi NTT yang turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo beserta jajaran dan beberapa Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi NTT.

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan, khususnya terkait Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan sebagai Kawasan Super Prioritas Nasional sejak tahun 2018 lalu. Wamen ATR/Kepala BPN mengatakan, hal ini telah membuat dentuman yang menggetarkan berbagai pembangunan baik struktur maupun infrastruktur di Labuan Bajo.

“Ada pembangunan infrastruktur masuk, macam-macam bergerak di situ dengan cepat. Bahkan dibentuk Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) yang full time kerjanya. Ini memberikan efek yang tadinya biasa-biasa, tidak ada apa-apa menjadi super prioritas,” ujarnya dalam kesempatan tersebut dikutip Obsessionnews di situs Kementerian ATR/BPN, Rabu (22/9).

Ia menyebutkan, tantangan Labuan Bajo antara lain belum terpetakan bidang tanah secara menyeluruh khususnya untuk masyarakat adat dan lokal. Selain itu, serbuan begitu banyak investor mengakibatkan harga tanah melonjak sangat tinggi dalam tempo yang singkat, serta implementasi tata ruang yang masih perlu diintegrasikan.

“Ini ujung-ujungnya sengketa konflik yang mendorong terjadinya klaim batas wilayah dengan masyarakat adat setempat, sengketa batas pertanahan antar masyarakat lokal, dan penguasaan masyarakat dalam kawasan hutan. Jadi berarti butuh tidak hanya tata ruang, tetapi pengendalian tata ruang perlu lebih aktif di sana,” tutur Surya Tjandra.

Masyarakat memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan BPOLBF berencana membuat pilot project dengan 9 GTRA Kabupaten dan Kantor Pertanahan di Pulau Flores, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, dan Lembata.

“Kanwil BPN Provinsi NTT, melalui Bidang Penataan dan Pemberdayaan, bersama dengan Kantah se-Flores agar mulai mendata lokasi redistribusi dalam 3-2 tahun terakhir dan potensi komoditas/sumber ekonomi lain yang dapat dikembangkan, serta pelibatan tokoh agama untuk penyelesaian masalah tanah dan sekaligus pemberdayaan,” paparnya.

Surya Tjandra juga berencana menggerakkan kembali Task Force Labuan Bajo. Ia menyebutkan beberapa rekomendasi dari anggota task force tersebut, yakni kolaborasi para pihak untuk melakukan terobosan hukum demi mencapai resolusi dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kemudian, Kantor Pertanahan Manggarai Barat juga diminta melanjutkan mediasi sisa sengketa tanah dengan skala prioritas dan akan diasistensi oleh Kanwil dan Pusat.

“Dibutuhkan juga penyelesaian yang lebih menyeluruh/komprehensif seperti penyelesaian dengan penetapan tanah telantar, konsolidasi tanah bila terjadi konsensus terhadap tumpang tindih massal, sanksi terhadap pelanggaran tata ruang, dan/atau perubahan tata ruang pada area yang melanggar tata ruang,” sebutnya.

Tak hanya Labuan Bajo, Wamen ATR/Waka BPN juga mengungkapkan beberapa terobosan untuk Kabupaten Ende dan wilayah sejenis, yakni desa/kampung lengkap wilayah terbatas dengan memperhatian eksistensi tanah ulayat. Dalam hal ini, ia akan berdiskusi dengan Project Management Unit (PMU) Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) untuk kemungkinan memperluas area of interest kegiatan PPRA di Provinsi NTT sebagai representasi wilayah Indonesia Timur. “Jika ini berhasil, akan ada penyusunan kajian khusus, dalam PPRA untuk mendalami struktur adat (relasi kuasa), sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ende dan Kabupaten lain yang menghadapi persoalan sama,” pungkasnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.