Selasa, 23 April 19

Walau Tak Setuju, Denny JA Hormati Putusan MK

Walau Tak Setuju, Denny JA Hormati Putusan MK
* Pendiri Asosiasi Riset Opini Publik IndonesiaIndonesia (AROPI) Denny JA. (foto: Kapoy)

Jakarta, Obsesionnews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan atas perkara sejumlah lembaga survei dan beberapa stasiun TV terkait menyebarkan quick count atau hitung cepat.

Dalam putusan tersebut, melarang lembaga survei dan stasiun Tv untuk menyebarkan hasil quick count pada Pilpres 2019 sebelum pukul 15.00 WIB di hari pemungutan suara 17 April 2019.

Dari hasil putusan itu, Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) mengaku tidak setuju atas putusan tersebut. Meski begitu, AROPI sebagai salah satu pemohon dalam perkara ini menghormati putusan MK itu.

“Kami hormati keputusan hakim, walau kami tidak setuju,” ujar Pendiri AROPI Denny JA di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (16/4/2019).

Alasan tidak setuju terhadap keputusan itu,  menurut dia, keberadaan lembaga survei dan hasil quick count telah memiliki tradisi yang panjang dalam penyelanggaran pemilu. Terlebih lagi, pada tahun 2009 dan 2014, MK juga membatalkan UU yang melarang quick count sejak pagi.

“Tapi sekarang hal yang sama disahkan. Pertama alasan yurisprudensi,” ungkap orang nomor satu di Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA itu.

Dia menilai, dengan keputusan itu terlihat ada pembatasan dalam kebebasan akademik. Untuk itu, kata Denny, hakim MK saat ini lebih konservatif dan tidak memperhatikan keputusan-keputusan sebelumnya.

“Para hakim sekarang ini di MK lebih konservatif melihat kepada kebebasan akademik,” kata Denny.

Sebelumnya, lanjut dia, tim hakim pada 2009 dan 2014 mereka lebih terbuka kepada kebebasan akademik sehingga berbeda hakim, beda putusan walau dalam hal yang kurang lebih sama.

Denny mengatakan sebagai lembaga survei, dirinya sadar semua keputusan itu tergantung kepada hakim. Meski demikian dia mengaku akan terus memperjuangkan kebebasan akademik atas putusan itu.

“Bagi kami perjuangan kebebasan akademik adalah perjuang yang subtansial yang kapan pun kami perjuangkan,” tuturnya.

Menurutnya, menang kalah dalam keputusan hakim itu adalah perjuang dan tergantung siapa hakim yang sedang menjabat.

Seperti diketahui, dalam perkara ini AROPI menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu ke MK.

Dari uji pasal ini, hakim MK menolak putusan tersebut. pasal yang dimaksud tetap dan tidak berubah. Yaitu:

Pasal 449 ayat 5:

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Bagi yang melanggar Pasal 449 ayat 5, diancam hukuman 18 bulan penjara. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 540 ayat 2:

Pelaksanaan kegiatan perhitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil perhitungan cepat sebelum 2 jam setelah selesainya pemungutan suara di rilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.