Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya perlu mempertimbangkan untuk mengadakan jabatan Wakil Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan tetap mempertahankan jabatan Wakil Menhan (Menteri Pertahanan), bukan hanya mengadakan jabatan Wakil Menlu (Menteri Luar Negeri) saja.
Pasalnya, tiga menteri ini adalah “triumvirat” yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945. Yakni, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menlu, Mendagri, dan Menhan secara bersama-sama.
“Semua kementerian boleh diubah nomenklaturnya, tapi triumvirat (Mendagri, Menlu, Menhan) harus tetap karena tercantum dalam UUD 1945. Hingga kini, Menlu dan Menhan ada wakilnya, tetapi Mendgari tidak diberi Wakil. Padahal kalau berdasar beban kerja, Mendagri beban kerjanya paling berat sehingga mestinya harus ada wakil mendagri,” tegas Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mujib Rohmat kepada Obsession News di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2014).
Namun, menurut Mujib, ada atau tidaknya jabatan wakil mendagri adalah terserah presiden yang memiliki hak prerogatif. Oleh karena itu, ia berharap Presiden segera mempertimbangkan kembali untuk kementerian mana yang perlu diberi pos jabatan wakil menteri. “Kalau berdasar beban kerja, mestinya Mendagri malah yang harus ada wakilnya. Tapi pengagaan jabatan wakil menteri itu otoritas Presiden,” tandas Mantan Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor ini.
Secara terpisah, pengamat politik ketatanegaraan yang juga Direktur Eksekutif The President Center, Didied Mahaswara, menyayangkan kevakuman (kekosongan) pejabat definitif Mendagri, Menlu dan Menhan (triumvirat), setelah Jokowi dilantik jadi Presiden RI periode 2014-2019.
“Mestinya Jokowi menerbitkan Keppres atau Perppu agar kabinet SBY tetap berjalan. Kalau Jokowi merasa keberatan, bisa diangkat dulu Mendagri, Menlu dan Menhan yang lainnya menyusul, sehingga Kabinet Indonesia Hebat tidak kosong dan bisa berjalan. Jokowi bisa menunjuk Menlunya untuk datang mewakilinya ketika diundang diacara penting oleh Pemimpin Negara lain,” terangnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, Susaningtyas NH Kertopati pernah menegaskan, dalam penyusunan kabinet, Presiden Jokowi seharusnya tidak serta merta menghapus jabatan wakil-wakil menteri. Karena tugas menteri sangat berat dan membutuhkan seorang wakil yang membantunya dalam menjalankan tugas-tugas harian.
“Justru saya lihat, posisi wamen sayang sekali dihapus. Misalnya Wamenhan (wakil menhan) itu bukan pelengkap tapi sebuah keniscayaan. Wamenhan seperti pak Sjafrie Sjamsuddin itu tugasnya berat, Beliau ketua KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan-red) dan HLC (High Level Committee-red) juga,” jelas Politisi Partai Hanura ini.
Sementara itu, kabar yang beredar mengungkapkan bahwa posisi Mendagri di kabinet Jokowi-JK akan diberikan kepada Mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang juga menantu Mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno. Pada Pilpres 2014 lalu, Ryamizard sudah digadang-gadang menjadi calon Wapres dari PDI-P pendamping Capres Jokowi sebelum kemudian nama Abraham Samad dan Jusuf Kalla muncul.
Mantan KSAD yang sempat dicalonkan Presiden Megawati saat itu menjadi Panglima TNI tersebut dikenal sebagai seorang prajurit sejati yang memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual. Ryamizard yang juga Mantan Pangkostrad ini, dikenal taat menjalankan ibadah agama serta berjiwa nasionalis dan loyal terhadap pimpinan. Ryamizard pandai menghafal sejumlah hadis Rasulullah militer, melaksanakan salat lima waktu dan puasa sunnah Senin-Kamis.
Ketika menjabat Pangdam V Brawijaya, Ryamizard sering mengikuti berbagai macam kajian keagamaan termasuk tasawuf dan tarekat dengan berpegang pada Al-Qur`an dan hadis Rasul. Jenderal berbintang empat asal Palembang ini adalah berasal dari daerah yang sama dan dekat pula dengan Ketua MPR (2009-2014) Taufiq Kiemas (Almarhum), suami Megawati Soekarnoputri.
Wakil Mendagri
Karena kabinet pemerintahan Jokowi-JK ditekankan untuk mewujudkan kabinet profesional, maka sebaiknya jabatan wakil menteri diambil dari sosok pejabat karir. Pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dikenal paling dekat dan akrab dengan Ryamizard adalah Dirjen Kesbangpol Drs A Tanribali Lamo SH. Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan ini, sudah sangat berpengalaman dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam negeri.
Yakni, Tanribali pernah menjadi Pejabat (Pj) gubernur di empat provinsi di Indonesia, yaitu Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Pj. Gubernur Sulawesi Tengah, Pj. Gubernur Maluku Utara, dan PJ. Gubernur Papua Barat, selain juga pernah menjabat Staf Ahli Mendagri sebelum menjadi Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri.
Bahkan, Tanribali sudah berpengalaman berhubungan dengan DPR RI. Pasalnya, ia pernah menjadi Ketua Tim RUU Partai Politik, Ketua Tim RUU Penyelenggaraan Pemilu, Sekretaris Pansel Calon Anggota KPU dan Bawaslu, Ketua Tim RUU Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Ketua Tim RUU Penanganan Konflik Sosial, Ketua Tim RUU Ormas, Ketua Tim Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), dan Anggota Tim UU Pemda.
Nampaknya, Tanribali Lamo bisa memenuhi harapan Presiden Jokowi, karena memiliki kapasitas yang mumpuni dan bersih dari kasus korupsi. Pengamat The Jakarta Institute, Rahmat Sholeh menilai, Tanribali Lamo merupakan sosok yang berkarakter, bertanggung jawab, tegas, tidak pernah terjerat kasus hukum, rekening gendut, apalagi kasus pelanggaran hak asasi manusia.
“Tanribali mempunyai karakteristik dan berani mengambil resiko hal ini terlihat dari pengalaman beliau jadi Plt Gubernur pada daerah yang rawan konflik seperti Plt. Gub Sulsel, Plt. Gub. Papua Barat, Plt. Gub. Malut, Plt. Gub. Sulteng. Calon menteri Jokowi-JK harus mempunyai karakteristik seperti itu, yaitu bisa mempertanggungjawabkan jabatan dan keprofesionalan agar daerah bisa tertib dengan pusat,” paparnya.
Rahmat menegaskan, seorang calon menteri Jokowi-JK harus tegas di lingkungan yang korup, berani melawan intervensi. Sebab intervensi faktor dominan terjadinya miss-administrasi antara pusat dan daerah. Ia pun meyakini, dengan pengalaman dan profesional Tanribali, maka pusat dan daerah akan sinkron dan tertib.
“Apalagi persoalan koordinasi dan supervisi di tataran pusat dan daerah, saat ini sangat lemah, banyak data dan fakta antara pusat dan daerah jalan sendiri-sendiri, tidak nyambung, tentu hal ini tidak bisa di biarkan karena bisa mengancam keutuhan bangsa,” tambahnya. (ari)
